Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan mafia tanah untuk menciptakan efek jera. Hal ini juga sebagai langkah tegas untuk hadapi mafia tanah.
"Kita tetap ada penindakan. Penindakannya apa? Dengan cara yang sudah kami sampaikan adalah efek jera proses pemiskinan kepada mereka," tutur Menteri Nusron dalam acara Media Gathering: Catatan Akhir Tahun 2024 Kementerian ATR/BPN di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Baca Juga
Nusron menuturkan usulan untuk memiskinkan mafia tanah tersebut mulai membuahkan hasil. Di mana pelaku mafia tanah di kawasan Dago Elos, Bandung, Jawa Barat dijerat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Advertisement
"Artinya sudah mulai ditujukan. Dan ini sinyal yang baik, artinya apa? Supaya ada efek cegah," kata dia.
Selain itu, ia juga berkomitmen memperkuat integritas SDM internal Kementerian ATR/BPN baik di pusat maupun daerah untuk membatasi mafia tanah. Hal ini dinilai penting untuk membatasi ruang pergerakan mafia tanah.
"Cara terbaik menghadapi mafia tanah, itu memperkuat benteng dari dalam. Bentengnya dari mana? Bentengnya adalah tim dari BPN," urainya.
Terakhir, adalah dukungan dari masyarakat untuk aktif melaporkan dan tidak terlibat praktek mafia tanah. Menurut dia, peran serta masyarakat tak kalah penting untuk memberantas mafia tanah.
"Tetap yang paling penting adalah edukasi supaya orang tidak melakukan tindakan ilegal," ujar dia.
Ia mengakui, praktek mafia tanah di lapangan masih menunjukkan tren peningkatan. Dalam catatannya, persoalan sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah mencapai 5.700 kasus sepanjang 2024.
"Tapi faktanya memang hari ini, sengketa itu masih tinggi. Kita lihat selama tahun ini 5.000 lebih, 5.700, bahkan pernah 6.000. Kalau kita lihat dalam data 5 tahun terakhir,” ujar dia.
Bangun 3 Juta Rumah, Nusron Wahid Siapkan 1,3 Juta Ha Tanah Terlantar
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengabarkan, pihaknya telah mengamankan sekitar 1,3 juta ha tanah terlantar.
Jumlah itu disiapkan guna menampung permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna dipakai untuk program pembangunan 3 juta rumah.
Namun begitu, Nusron menyampaikan, Kementerian ATR/BPN perlu mengkaji lebih lanjut apakah 1,3 juta ha tanah terlantar itu seluruhnya bisa dipakai untuk program pembangunan 3 juta rumah.
"Kalau kami tuh punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta ha. Cuman kita belum tahu, apakah 1,3 juta ha ini ada berapa yang cocok untuk perumahan," ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
"Kan enggak mungkin, bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Ntar tinggalnya sama siapa di sana? Karena itu pasti kita carikan yang lokasi yang bagus yang bisa layak untuk tempat tinggal," dia menambahkan.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Dikuasai Negara
Nusron menjelaskan, lahan yang masuk kategori tanah terlantar tersebut otomatis dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Bank Tanah akan menentukan tanah tak bertuan itu nantinya bakal menjadi hak siapa.
"Tinggal nanti negara memberikan HPL, hak penguasaan lahan. Kepada siapa kita bisa serahkan, kepada Land Bank. Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu HGB (hak guna bangunan) di atas HPL," terangnya.
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk memenuhi permintaan Maruarar Sirait. Nusron Wahid dan Ara dijadwalkan akan bertemu di Kementerian ATR/BPN pada Selasa (5/11/2024) sore untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar.
"Beliau datang ke sini, (Ara bertanya) kamu ada enggak tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Yasudah saya cariin, Insya Allah ada setelah kita identifikasi," kata Nusron.
AHY Dilema soal Pengadaan Lahan: 3 Juta Rumah dulu atau Sawah Baru?
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dibenturkan pada dilema soal pengadaan lahan. Pasalnya, pemerintah saat ini membutuhkan banyak lahan baru untuk menjalankan program-program dari Presiden Prabowo Subianto.
Khususnya terkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru.
Berdasarkan hitungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, AHY mendapati laporan bahwa negara butuh 3 juta ha sawah baru untuk mencapai swasembada pangan.
"Jadi 3 juta ha yang tadi pak Menteri (Nusron Wahid) sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," ujar AHY dalam kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (5/11/2024).
"Tentu pembukaan lahan-lahan food estate di berbagai daerah juga harus dikalkulasi dengan matang, tetapi revitalisasi lahan-lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan," dia menambahkan.
Namun, ia mengaku menghadapi pilihan sulit. Sebab di saat bersamaan, dirinya juga dihadapi tugas untuk mengkoordinasikan program pembangunan 3 juta rumah.
Sama seperti cetak sawah baru untuk swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah juga membutuhkan alokasi lahan yang tidak sedikit.
"Ini memang kembali kepada pilihan kita. Di satu sisi kita ingin membangun rumah, di satu sisi kita ingin mempertahankan lahan sawah. Jadi tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa membangun keseimbangan tadi," ungkapnya.
"Termasuk menjaga lingkungan jangan sampai semuanya digunakan untuk beton. Ini juga menjadi tugas-tugas yang penting untuk dilakukan," pinta AHY.
Advertisement