Sri Mulyani Ungkap Laporan APBN 2024, Ini Kisi-kisinya

Di sisi lain, belanja tahun 2024 melalui APBN cukup besar, termasuk belanja yang tidak direncanakan. Di antaranya seperti untuk Pemilu, Pilkada, dan pembangunan IKN yang cukup diakselerasi. Kemudian untuk tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino.

Termasuk belanja untuk ketahanan tangan seperti pupuk hingga pompa air, sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan dalam masyarakat.

"Oleh karena itu belanja cukup tinggi. Di Kementerian Lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025," beber Sri Mulyani.

Pada semester I 2024,Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam.

Baru pada bulan Agustus ada pemulihan. Namun, tak berselang lama, episode dunia diambil alih oleh peristiwa politik, baik yang terjadi di Timur Tengah maupun hasil pemilu di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak terhadap apa proyeksi perekonomian AS. Di mana ada kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya.

"Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Mulai dari Perancis Perdana Menteri harus resign dua kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN," ujar Menkeu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun hingga November 2024. Namun, angka ini masih dalam batas yang tidak mengkhawatirkan.

Dia menerangkan, angka defisit APBN itu masih lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Pada dokumen tersebut, defisit APBN dipatok sebesar Rp 522,8 triliun.

"Sampai dengan akhir November, defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun. Di dalam APBN kita 2024, total defisit anggaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang adalah sebesar Rp 522,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Angka defisit hingga November 2024 itu masih 76,8 persen dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2024.

"Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Artinya, ini baru mencapai 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam UU APBN 2024," jelasnya.

"Kalau dihitung dari persentase terhadap GDP, Rp 401,8 triliun itu setara 1,81 persen dari GDP kita," sambungnya.

Tekanan Belanja Negara

Bendahara negara ini meyakinkan kembali bahwa meski anggaran negara mengalami defisit, keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp 47,1 triliun.

Dia menyadari adanya tekanan dari besarnya belanja negara, sementara pendapatan masih menghadapi tantangan.

"Meskipun secara keseluruhan anggaran menunjukkan defisit, keseimbangan primer kita masih surplus Rp 47,1 triliun. Ini tetap akan kami coba jaga meskipun cukup berat, karena tekanan belanja cukup besar sementara pendapatan negara mulai pulih secara bertahap," beber Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan alasan dirinya sering memilih bungkam saat ditanya oleh awak media belakangan ini.

Menurut Sri Mulyani, alasan utama adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam mempersiapkan anggaran untuk pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, bukan karena tidak ada apa-apa, tetapi kita memang sedang sibuk saja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Desember 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan hal-hal substansial, termasuk transisi pemerintahan.

"Kalau kita sedang sibuk dan banyak fokus pada hal-hal yang sangat substansial, sementara lingkungan yang muncul juga sangat banyak, itu yang menjadi prioritas kami," sambungnya.

Persiapan APBN 2025 untuk Pemerintahan Baru

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meskipun interaksi dengan media tetap berjalan, masa peralihan kepemimpinan membawa tambahan beban pekerjaan bagi Kementerian Keuangan.

Salah satu tugas utama adalah mempersiapkan APBN 2025, termasuk untuk kementerian dan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Makanya kemarin DIPA sudah diserahkan oleh Bapak Presiden kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Dengan adanya perubahan kementerian dan lembaga dalam dua minggu terakhir, kita harus melakukan realokasi serta mengatur akun anggaran baru untuk mereka," jelasnya.

Realokasi tersebut, tambah Menkeu, mencakup pemecahan anggaran untuk tahun 2024 dan implikasinya pada 2025.