Sukses

Stasiun Karet Ditutup, Waktu Tempuh Kereta Bandara Jadi Lebih Cepat

Integrasi operasional Stasiun Karet dan BNI City dapat memangkas waktu perjalanan kereta bandara, dari 56 menit menjadi 40 menit, dengan keberangkatan awal dari Stasiun Manggarai.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana untuk menutup operasional Stasiun Karet, Jakarta. Selama ini stasiun tersebut melayani kurang lebih 2.000 penumpang KRL Jabodetabek setiap jam.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, dengan penutupan Stasiun Karet ini maka operasionalnya akan diintegrasikan dengan Stasiun BNI City. Dengan integrasi ini maka dapat memangkas waktu perjalanan kereta bandara, dari 56 menit menjadi 40 menit, dengan keberangkatan awal dari Stasiun Manggarai.

“​​Dengan integrasi moda transportasi yang bermuara di Stasiun BNI City, penumpang diharapkan dapat menghemat waktu lebih banyak sehingga bisa sampai ke bandara tepat waktu," kata Joni dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa KAI Commuter juga akan terus mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas layanan pengguna di Stasiun BNI City secara bertahap.

Dengan demikian, Commuter Line Basoetta alias kereta bandara diharapkan bisa menjadi pendukung ekosistem konektivitas ke Bandara Soekarno-Hatta dari dan menuju pusat kota Jakarta.

Sesuai data yang terangkum, kata dia, dari sekitar 56 juta penumpang Bandara Soekarno-Hatta setiap tahunnya, dalam setahun terakhir (2024), sudah tercatat sekitar 1,5 juta orang yang menuju bandara menggunakan Commuter Line Basoetta.

“Dengan peningkatan layanan Commuter Line Basoetta ini ditargetkan akan melayani sekitar 20 persen atau 10 juta orang dari total pengguna pesawat di Bandara Soekarno-Hatta," ucap Joni.

Tidak Layak

Selain bertujuan untuk menyingkat waktu perjalanan kereta, KCI juga menilai keberadaan Stasiun Karet dinilai sudah tidak layak.

Berdasarkan data KCI, dalam satu jam pengguna Commuter Line yang masuk ke stasiun karet mencapai hampir 2 ribu penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

Hal itu, lanjut dia, membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Padahal, saat ini, hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

“Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Penumpang KRL Bakal Tak Bisa Lagi Naik-Turun di Stasiun Karet, Ini Stasiun Penggantinya

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana untuk menutup operasional Stasiun Karet, Jakarta, untuk naik turun penumpang moda KRL Jabodetabek. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Erick menyebut, rencana penutupan Stasiun Karet untuk penumpang KRL bagian dari efisiensi pengembangan ekosistem tranportasi. Mengingat, telah terbangun Stasiun BNI City yang berdekatan dengan Stasiun Karet.

 "Ini yang tadi dibilangkan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di Karet, ditutup. Ya sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta, Jogja, Jakarta Semarang kan itu salah satunya ada strateginya," ujar Erick kepada awak media di Stasiun BNI City, Jakarta, Rabu (1/1).

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI, Rudi As Aturridha menambahkan, rencana penutupan Stasiun Karet untuk naik turun penumpang gina mempercepat perjalanan KRL. Sebagai alternatif, nantinya penumpang KRL dapat naik turun dari Stasiun BNI City.

"Karet sebetulnya kita sudah berdekatan, jadi sudah enggak efektif. Untuk KRL, semuanya naik turunnya di sini," tegasnya.

 

3 dari 3 halaman

Gapeka 2025

Namun, dia memastikan penutupan Stasiun Karet untuk naik turun penumpang tidak dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya akan terlebih dahulu menyesuaikan finalisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) tahun 2025 dan menunggu persetujuan Kementerian Perhubungan.

"Nanti tunggu Gapeka 2025. Ini nanti lagi dimintakan persetujuan ke Kementerian," tandasnya.

Video Terkini