Kementerian Imigrasi Gandeng PLN untuk Berdayakan Warga Binaan di Indonesia

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menggelar audiensi bersama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, di Gedung Sentramulia. (Foto: istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo membahas strategi untuk pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi dalam rangka mengimplementasikan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan menjelaskan, PLN kini memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Upaya ini dinilai mampu menekan biaya pembangunan rumah modular dan menyediakan solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menteri Agus pun menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi WBP untuk meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi,” ujar Agus seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (3/1/2025).

Dalam sinergi ini, PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis sekaligus pelatihannya. Proyek percontohan di Nusakambangan akan menjadi model pengelolaan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain mengingat Keberadaan 631 Lapas/Rutan/Bapas di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN.

2 dari 4 halaman

Rencana MOU

Program ini sudah 2 tahun dijalankan tetapi belum mampu tampil produktif menekan biaya pembangunan rumah seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan tingginya biaya tenaga kerja, sementara Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan (Kemenimipas) disampaikan oleh Agus memiliki Tenaga kerja produktif 95% dari total penghuni Lapas/Rutan/Bapas dan Lahan (tempat Pelatihan dan Produksi)

Selanjutnya kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam rencana Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Serta PLN dan Kemenimipas juga akan membentuk satuan tugas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan Rumah Murah berbahan murah. Selain itu, diharapkan tenaga terlatih dari Warga Binaan Lapas/Rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun rumah Murah sebagaimana target Prabowo untuk pembangunan 3 juta rumah murah bagi masyarakat.

3 dari 4 halaman

PLN EPI Mulai Proyek Gasifikasi 13 Pembangkit Gas di NTB dan NTT

Sebelumnya, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memulai Proyek Gasifikasi Pembangkit listrik gas di 13 titik strategis di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini untuk meningkatkan ketahanan energi di wilayah Timur Indonesia dan mendukung target transisi energi.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, program gasifikasi ini untuk mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan beralih ke gas yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

“Proyek gasifikasi ini akan mengurangi penggunaan BBM secara signifikan, dari 3,5 juta kilo liter menjadi hanya 0,5 juta kiloliter pada tahun 2030,” kata Iwan, Senin (30/12/2024).

PLN EPI menargetkan penghematan dalam biaya operasional. Selain itu, gasifikasi juga diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik di berbagai wilayah di Indonesia.

Program gasifikasi klaster Nusa Tenggara pada tahap pertama akan mencakup 13 (tiga belas) lokasi pembangkit gas eksisting yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi PLTMGU Lombok Peaker, PLTMG Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang, PLTMG Lombok 2, PLTMG Sumbawa 1,2 dan 3, PLTMG Bima, PLTMG Kupang Peaker, PLTMG Kupang 2, PLTMG Maumere, PLTMG MPP Labuan Bajo, PLTMG Rangko dan PLTMG Flores. Total kapasitas pembangkit dari tiga belas titik ini mencapai 658 Megawatt.

“Kick off yang dilaksanakan pada 23 Desember 2024 di PLTMG Lombok Peaker ini dimulai dengan penyiapan konstruksi untuk memastikan gasifikasi dapat diselesaikan pada pertengahan 2026", jelas Iwan.

4 dari 4 halaman

Langkah Strategis

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Adi Lumakso, menekankan gasifikasi merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ketergantungan pada BBM yang mahal dan beremisi tinggi.

"Dengan dimulainya program gasifikasi ini, pasokan gas akan tersedia secara berkelanjutan, sehingga dual-firing system dapat dioptimalkan untuk memprioritaskan penggunaan gas sebagai sumber energi utama yang tersedia melimpah di dalam negeri. Ini akan mengurangi risiko gangguan suplai untuk pembangkit," terang Adi.

Selain itu, Adi menjelaskan bahwa gasifikasi akan membantu mengurangi biaya produksi listrik dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi energi terbarukan tetapi bersifat intermittent_, seperti tenaga surya dan angin.