Lifting Minyak Tembus 600 Ribu Barel, Bahlil Pede Target APBN 2025 Lewat!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan, produksi lifting minyak nasional telah mencapai 600 ribu barel per hari (bph) selama dua bulan terakhir, yakni November dan Desember 2025.

Bahlil menceritakan, di masa-masa awal ia menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus-September 2024, produksi minyak nasional hanya berada di kisaran 575-580 ribu barel per hari.

"Lifting kita dua bulan terakhir sudah naik di angka 600 ribu barel per hari. Di November-Desember (2024) sudah mencapai 600-602 ribu bph," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sebelumnya, ia membeberkan, target produksi minyak nasional tidak pernah tercapai lantaran angka lifting selalu mengalami tren penurunan. Namun berkat reformasi yang dibawanya, lifting migas perlahan mulai naik.

Reformasi yang dilakukan mencakup pembaruan kebijakan, untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau kontraktor migas.

"Kita melakukan pendekatan saling menguntungkan dengan KKKS. Termasuk melalui pola pembagian hasil gross split maupun cost recovery. Dengan cara ini, kami mendorong peningkatan produksi secara signifikan," ungkapnya.

Alhasil, ia pun optimistis realisasi lifting minyak nasional di 2025 mendatang bisa melampaui target APBN, yang berada di kisaran 605 ribu barel per hari.

"Mudah-mudahan ada angin segar memasuki target 2025. Karena target APBN 2025 itu 605 ribu bph. Kami yakin ini akan tercapai," tegas Bahlil.

2 dari 4 halaman

Bidik B50 di 2026, Bahlil Jamin Negara Tak Lagi Impor Solar

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia target bisa mencapai program biodiesel 50 persen, atau B50 pada 2026 mendatang. Sehingga negara tak lagi perlu melakukan impor BBM jenis Solar pada tahun tersebut.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025), Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM telah selesai melakukan rapat internal. Hasil rapat memutuskan, program B40 resmi mulai dilaksanakan per 1 Januari 2025.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, yang memastikan produk biodiesel terdiri dari campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit sebesar 40 persen, dengan 60 persen BBM solar.

"Kita sudah memutuskan dari Kementerian ESDM tentang peningkatan daripada B35 ke B40. Hari ini kita umumkan, bahwa berlaku per 1 Januari 2025. Dimana B35 itu menghasilkan kurang lebih sekitar 12,98 juta KL. Ini meningkat menjadi 15,6 juta KL," terang Bahlil.

Tak berhenti di situ, Kementerian ESDM kini tengah menyusun regulasi agar kadar air yang tertempel dalam produk biodiesel betul-betul bisa diperbaiki. Namun, Bahlil mencatat masih adanya PR dari sektor transportasi. Khususnya transportasi laut, guna meningkatkan spesifikasi kapal agar kadar airnya betul-betul bisa seminimal mungkin.

"Kalau ini kita lakukan baik, maka kami Insya Allah di 2026 atas arahan bapak Presiden Prabowo, kita sudah harus mendorong ke B50. Jadi implementasi dari B40 di 2025, sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," imbuh Bahlil.

Menurut dia, program B50 di 2026 sejalan dengan arahan Prabowo guna mencapai ketahanan energi. Terlebih dengan mencapai target itu, negara diklaim tak perlu lagi melakukan impor solar.

"Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026," ujar Bahlil.

3 dari 4 halaman

Kementerian ESDM: Skema Baru BBM Subsidi Tunggu Arahan Prabowo

20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta — Pengendara motor mengisi kendaraannya dengan BBM di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (15/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaporkan usul skema baru penyaluran BBM Subsidi ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga penerapannya masih menunggu arahan dari RI 1.

"Masih menunggu arahan Presiden. (Kementerian ESDM) sudah lapor (skema baru penyaluran BBM subsidi ke Prabowo," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, salah satu rencana penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT).

Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran.

Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik.

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. "Nanti setelah diputuskan, kami umumkan," imbuh Bahlil beberapa waktu lalu.

Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol.

"Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM," ungkapnya.

4 dari 4 halaman

Bocoran Penerapan BLT Subsidi BBM, Siap-Siap!

Mudik Lebaran 2024 — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menghimbauan pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran menuju Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Merak, agar pemudik dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Rest Area Kilometer (KM) 43 A dan SPBU Rest Area KM 68 A Tol Jakarta – Merak.

Sebelumnya, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM," ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

Adapun secara rencana, penyaluran BBM subsidi nantinya akan menggunakan skema blending. Dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke BLT.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, Badan Pusat Statistic (BPS) tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin pendistribusian ke depan salah sasaran.

Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggak BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik.

"Insya Allah bulan ini, semuanya (diumumkan). Tapi nanti kita laporkan dulu kepada bapak Presiden, apa arahan bapak Presiden, baru kami umumkan secara resmi," ujar Bahlil di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.

Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. "Nanti setelah diputuskan, kami umumkan," imbuh Menteri ESDM.