Menperin: Opsen Pajak Bakal Persulit Industri Otomotif

Penerapan opsi pajak dianggap dapat menghambat perkembangan industri otomotif. Dampaknya, konsumen akan menghadapi harga kendaraan yang semakin tinggi.

Opsi pajak, sebagai bagian dari Undang-Undang APBD, bertujuan untuk memperjelas pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Namun, ketidakpastian dalam pelaksanaannya di daerah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Seharusnya, opsi pajak tidak menjadi tambahan beban bagi konsumen. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatur ulang pembagian tarif pajak yang sudah ada, tanpa adanya peningkatan tarif baru yang berdampak langsung pada harga kendaraan bermotor.

"Soal pertanyaan opsen pajak, itu merupakan kewenangan daerah. Kemudian di situ sudah ada daftar utuhnya, yang lagi terdapat dari perkembangan daerah," ujar Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, dalam acara Forum Editor Otomotif di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

"Pada waktu nanti sudah ada daftar ini, tarifnya sudah diikat, kemudian proporsi juga otomatis sudah dapat, dan mengambil opsen itu. Jadi sebenarnya tugas utamanya itu memberikan keyakinan itu, cukup saja untuk pembagiannya dan dimudahkan," ujar dia.

Kekhawatiran muncul karena setiap daerah mungkin memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan kebijakan pajaknya. Ini berpotensi menciptakan perbedaan tarif pajak di berbagai daerah, yang bisa membingungkan konsumen dan menyulitkan produsen otomotif.

Rustam menekankan, tarif opsen pajak telah diatur secara proporsional dan terikat dengan ketentuan yang ada. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk menarik pajak tambahan di luar aturan yang telah ditetapkan.

"Kalau misalkan di daerah-daerah punya kewenangan sampai menggambill secara keseluruhan, pemerintah kita juga tidak akan memberikan donasi lagi, tentang kewenangan pajak daerah, untuk menarik pajak-pajak tersebut," ungkap Rustam.

"Nah, itu mungkin bisa digunakan, kalau memang di lapangan, tapi peluang proyeknya terlalu banyak, karena harusnya dari segi usaha harusnya tidak terlalu besar, dengan pembagiannya saja yang lebih jelas," tutur dia.

Walaupun begitu, para pelaku industri otomotif tetap mengharapkan agar pelaksanaan opsen pajak dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak membebani konsumen. Dengan adanya pembagian yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan opsen pajak tidak akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan industri otomotif di Indonesia.

Hal ini penting agar perkembangan sektor otomotif tetap berjalan lancar dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kejelasan dalam pembagian pajak akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi para pelaku industri.