3 Provinsi dengan Biaya Hidup Termahal di 2025

Peningkatan Mobilitas Masyarakat di Jakarta — Sejumlah pekerja berjalan saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Salah satu aturan kerja pada sektor non esensial diizinkan bekerja dari kantor atau 'work from office' (WFO) 75 persen dan sektor esensial 100 persen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pada tahun 2025, biaya hidup di sejumlah provinsi Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan yang cukup besar. Hal ini seiring dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen.

Dikutip dari Antara, Minggu (5/12/2024), meskipun kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun di sisi lain, biaya hidup di berbagai daerah juga diperkirakan akan turut melonjak, terutama di kota-kota besar dan pusat ekonomi.

Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, harga barang kebutuhan pokok, serta meningkatnya biaya transportasi dan perumahan. Para pekerja yang tinggal di daerah-daerah tersebut tentu merasakan dampaknya, terutama dengan adanya penyesuaian kenaikan UMP pada 2025.

Kenaikan UMP 2025 yang terbilang tidak sebanding dengan laju inflasi ini menambah beban bagi pekerja, terutama di provinsi-provinsi dengan biaya hidup tertinggi, seperti Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur adalah beberapa wilayah yang mendominasi daftar provinsi dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh, kenaikan tersebut masih dianggap belum cukup untuk menutup selisih antara penghasilan dan pengeluaran, khususnya di kota-kota besar yang biaya hidupnya semakin tinggi.

Provinsi-provinsi dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari BPS dan Numbeo, yang mengukur biaya hidup berdasarkan pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan, mencatatkan angka yang signifikan. Berikut adalah tiga teratas provinsi dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Daftar 3 Provinsi dengan Biaya Hidup Termahal

Jakarta Kembali Macet — Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Masa PSBB Transisi yang memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja menyebabkan ruas jalan Ibu Kota kembali macet dan semrawut saat jam pulang kerja. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

1. DKI Jakarta

DKI Jakarta ditetapkan BPS sebagai daerah dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, menjadikan Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada biaya hidup yang tinggi, terutama terkait kebutuhan tempat tinggal.

Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang. Data tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.

2. Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki posisi yang sangat strategis di Indonesia, dengan Batam sebagai salah satu kota utama yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan industri. Sebagai kota yang terencana, Batam juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia.

3 dari 3 halaman

3. Kalimantan Timur

Suasana Jam Pulang Kantor Pekerja di Jakarta — Antrean calon penumpang memasuki stasiun Sudirman saat jam pulang kantor di Jakarta, Senin (8/6/2020). Aktivitas perkantoran dimulai kembali pada pekan kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rata-rata pengeluaran per kapita di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp1.100.166. Angka ini mencerminkan tingginya biaya hidup dan kebutuhan dasar di provinsi tersebut, yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan.

Meski kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara dan minyak bumi, pengeluaran per kapita yang mencapai Rp1.100.166 dapat menambah tantangan bagi masyarakat setempat. Dengan perbedaan antara pengeluaran dan UMP, sebagian warga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan biaya hidup yang signifikan di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi dan pembangunan yang pesat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan terus memantau inflasi dan stabilitas harga agar dapat menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan biaya hidup yang tinggi.