Sukses

Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.486 Triliun di 2024, Paling Banyak Buat Apa?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi sementara belanja pemerintah pusat tahun 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi sementara belanja pemerintah pusat tahun 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun, meningkat 11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung berbagai program prioritas dan pembangunan nasional.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa belanja kementerian/lembaga (K/L) menyerap Rp1.315 triliun atau 100,8 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 17,9 persen yoy.

Sementara itu, belanja non kementerian/lembaga (non K/L) mencapai Rp1.171,7 triliun, atau 85,1 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 7,7 persen yoy.

Dana belanja tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan distribusi 10 kg beras per bulan.

Penyaluran Bantuan Pangan

Selain itu, anggaran digunakan untuk tahap kedua penyaluran bantuan pangan beras tahun 2023, pembangunan infrastruktur konektivitas, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pelaksanaan Pilkada serentak 2024, serta pembayaran subsidi sebesar Rp110,6 triliun dan kompensasi energi.

Dalam sektor kesehatan, belanja pemerintah mencapai Rp194,4 triliun, memberikan manfaat bagi 96,7 juta penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Sebanyak 55,4 ribu ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, sementara 4,6 juta ASN, TNI, Polri, serta veteran memperoleh jaminan kesehatan.

Pendanaan operasional sebesar Rp12,8 triliun juga disalurkan untuk mendukung 10.072 Puskesmas di seluruh Indonesia.

 

2 dari 3 halaman

Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan turut menjadi prioritas dengan realisasi belanja sebesar Rp550,4 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung 21,1 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 1,1 juta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi, serta pemberian beasiswa LPDP kepada 58.597 mahasiswa.

Belanja perlindungan sosial (Perlinsos) juga mencatatkan realisasi sebesar Rp455,9 triliun. Program ini mencakup bantuan untuk 4,2 juta lansia penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 353,1 ribu penyandang disabilitas, 7 juta anak sekolah dari keluarga PKH, dan subsidi LPG 3 kg untuk 8,3 juta rumah tangga. Selain itu, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada 4,9 juta debitur.

Dengan peningkatan belanja yang signifikan pada tahun 2024, pemerintah berupaya memperkuat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Program-program strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

3 dari 3 halaman

Penerimaan Pajak selama 2024 Capai Rp1.932,4 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penerimaan pajak tahun 2024 mencapai angka Rp1.932,4 triliun, meningkat sebesar 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Soal penerimaan pajak ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).

Sebagian besar penerimaan pajak tahun 2024 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang mencapai Rp997,6 triliun atau tumbuh 0,5 persen secara tahunan.

Menurut Anggito, pertumbuhan ini didukung oleh kinerja positif PPh Pasal 21 dan pajak orang pribadi (OP), yang terdorong oleh peningkatan gaji, upah, pembukaan lapangan kerja baru, serta aktivitas sektor perdagangan yang lebih dinamis.

Namun, penerimaan dari PPh Migas mengalami kontraksi sebesar -5,3 persen yoy, hanya mencapai Rp65,1 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp828,5 triliun, dengan pertumbuhan 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

PPh Pasal 21 dan PPh BadanKontribusi PPh Pasal 21 terhadap total penerimaan pajak mencapai 12,6 persen atau Rp243,8 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 21,1 persen yoy.

Namun, penerimaan pajak dari PPh Badan, yang memiliki andil 17,4 persen, tercatat sebesar Rp335,8 triliun, mengalami penurunan -18,1 persen secara tahunan.

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya profitabilitas perusahaan akibat moderasi harga komoditas, khususnya di sektor pertambangan.

 

 

 

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Video Terkini