Proyek IKN Sedot APBN Rp 43,4 Triliun APBN di 2024, Buat Apa Saja?

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp43,4 triliun atau 97,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

"Rp43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN ini adalah 97,3 persen dari total pagu anggaran Rp44,5 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (6/1).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain serta gedung Otoritas IKN (OIKN).

Kemudian, pembangunan Tower Rusun ASN dan Hankam rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan bandara IKN.

"Digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, pengendalian banji IKN," tambah Suahasil.

Menurut Suahasil adanya pembangunan di IKN telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Dan telah kita liat dampaknya bagi Provinsi Kaltim dan secara keseluruhan Kalimantan," imbuhnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada tahun 2022 tercatat hanya 4,5 persen, kemudian meningkat pada 2023 menjadi 6,2 persen dan di kuartal III tahun 2024 (ctc) pertumbuhan di provinsi tersebut juga tercatat 6,2 persen.

"Walaupun harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga komoditas lain yang menjadi hasil dari kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga, namun ekonomi kalimantan bisa terjaga," papar dia.

Bukan hanya itu, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan sejak 2022 yang tercatat 5,71 persen, lalu 2023 5,31 persen dan 2024 5,14 persen.

Seiring dengan penurunan pengangguran lapangan kerja di provinsi tersebut pun meningkat dari sebelumnya 2023 1,85 juta pekerja menjadi 1,98 juta pekerja di 2024.

"Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerjasama membangun daerah," Suahasil mengakhiri.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Pegawai rumah sakit berseragam hijau muda dan tua tampak lalu lalang di area Rumah Sakit Hermina Nusantara. Pemandangan itu sudah jadi hal lumrah sejak RS Hermina Nusantara beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Agustus 2024 silam. 

Berdiri lebar menyamping setinggi 8 lantai, RS Hermina Nusantara secara masterplan bakal memiliki total 200 tempat tidur untuk pasien. Namun, Direktur RS Hermina Nusantara Stefanus Doni menyampaikan, kini rumah sakit tersebut baru memiliki 50 kasur yang tersebar hingga lantai 6. 

"Saat ini memang sampai lantai 6, dan sekarang tempat tidur yang eksisting sekarang 50. Sekarang pengerjaan untuk menambah dari 50 menjadi 100 (tempat tidur). Januari (2025) akhir targetnya selesai," jelas Doni saat Liputan6.com berkesempatan mengunjungi RS Hermina Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, dikutip Kamis (2/1/2025).

Selain 50 kamar, total 9 dokter juga siap melayani pasien. Terdiri dari 5 dokter tetap (full time) dengan spesialisasi bedah ortopedi, penyakit dalam, anak, obgyn, dan anestesi. Plus 4 dokter part timer yang mengurusi soal jantung, neurologi, penyakit dalam, dan gigi. 

Doni mengatakan, RS Hermina Nusantara terbuka untuk pasien dari berbagai lokasi dan kelas ekonomi, termasuk para pengguna BPJS Kesehatan. Terkhusus bagi pasien yang ingin mendatangi dokter spesialis di sana dengan kartu BPJS, yang bersangkutan perlu mendapat rujukan. 

"Sesuai dengan regulasinya, untuk BPJS itu kalau sistemnya di rumah sakit, fasilitas kesehatan lanjutan berarti pakai rujukan. Kalau yang umum ya bebas. Kalau BPJS tetap sesuai aturan. Kecuali yang memang emergency, bisa langsung ditangani tanpa rujukan apapun," terangnya.