Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo Tunggu Arahan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kewilayahan (PKP) masih menunggu arahan dari DPR RI untuk peta jalan program 3 juta rumah, khususnya pada Komisi V.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya masih menunggu undangan dari DPR untuk memaparkan rencana detil pembangunan 3 juta rumah.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta, tapi nanti kita paparkan di DPR. (Kapan?) Tergantung undangan DPR, kita tunggu," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri pun menjanjikan cetak biru (blueprint) program yang jadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut bakal menjadi dokumen publik. "Oiya, harus dong. Kan itu adalah janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah," ungkapnya.

Adapun untuk tahun ini, Kementerian PKP akan berfokus pada kelanjutan program pembangunan perumahan yang telah dianggarkan dalam APBN 2025. Namun, instansi baru pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bakal fokus menyasar hunian untuk kelompok menengah ke bawah.

"Meskipun kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya," sebut Fahri.

Sebab menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah. Lantaran telah terintegrasi dengan sistem pembiayaan, baik di perbankan maupun lembaga jasa keuangan lain untuk membeli hunian.

"Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah. Mekanisme itu yang lagi kami bicarakan dengan banyak lembaga," tegasnya.

2 dari 4 halaman

Kawal 3 Juta Rumah, Erick Thohir Minta BTN Gandeng BPD

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sejumlah tips bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN yang tengah giat berkecimpung di ekosistem perumahan. Khususnya untuk bisa turut berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, tetapi juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

"Pak Nixon (Dirut BTN) bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up. Sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Selain dengan bank daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI (Persero), terkait pengembangan perumahan. Juga bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

"Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end. Apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup," imbuh Erick.

3 dari 4 halaman

Visi Jangka Panjang

Sementara Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029, menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani beyond mortgage atau tidak hanya KPR.

"Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga," kata Nixon.

Untuk mencapai visi jangka panjangnya, Nixon mengatakan, BTN bertekad untuk memperkuat mesin tabungan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding). Lantaran pendanaan merupakan tema besar di industri perbankan saat ini, di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

4 dari 4 halaman

Kinerja Bisnis

"Kita duduk bersama untuk berdiskusi bagaimana membangun pendanaan yang sustain. Karena cost of fund (biaya dana) BTN paling tinggi di antara bank-bank milik negara (Himbara). Pelan-pelan kita menarik biaya dana agar turun, tapi masih kurang cepat. Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding," paparnya.

Performa bisnis selama lima tahun terakhir juga meningkat secara konsisten. Nixon berharap, aset BTN dapat menembus Rp 500 triliun pada 2025, karena saat ini total aset telah mencapai Rp 470 triliun. Terutama didorong oleh program 1 juta rumah di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Nixon optimistis, dengan seluruh upaya transformasi yang terus dilakukan, BTN siap mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui program 3 juta rumah.

"Saat ini BTN mencatat ada 632.000 unit di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah Indonesia Maju untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah," pungkas Nixon.