Liputan6.com, Jakarta - Apple Inc dikabarkan akan membangun pabrik aksesori AirTag di Batam sebagai rencana investasi. Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pabrik itu tak berkaitan langsung dengan produk ponsel iPhone.
Agus mengapresiasi rencana Apple tersebut yang sudah disepakati dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Dia menyambut baik adanya penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga
"Tentu kami yang juga jadi bagian dari pemerintah yang juga sejak awal selalu memprioritaskan terhadap job creation, kami memberikan apresiasi kepada Apple yang akhirnya insyaaAllah mereka akan membawa investasinya membangun fasilitas produksi yaitu membangun pabrik yang akan memproduksi AirTag," ujar Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Advertisement
Dia menjelaskan, satu vendor produsen AirTag, ICT akan membangun pabrik di Batam. Namun, menurutnya AirTag tak berkaitan langsung dengan komponen iPhone.
Agus menjelaskan, aksesori itu tidak masuk dalam bagian Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017. Alhasil belum ada pemenuhan syarat untuk Kemenperin menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk iPhone 16.
"AirTag ini merupakan aksesori, dia bukan merupakan komponen, bukan merupakan parts, bukan merupakan bagian dari HKT, dalam hal ini mobile," kata dia.
"Sedangkan, dalam Permenperin nomor 29 tahun 2017 itu secara tegas, Permenperin 29/2017 ini adalah turunan dari Permenkominfo yang mengatur berkaitan dengan minimum treshold yang diwajibkan kepada seluruh produsen HKT agar bisa mendapat sertifikat TKDN dan pada gilirannya bisa dapatkan izin edar," imbuhnya.
Dia mengatakan, sertifikasi TKDN nantinya hanya berlaku bagi AirTag yang diproduksi di pabrik tersebut. Sedangkan untuk TKDN bagi iPhone 16 masih belum bisa diterbitkan.
"Bahwa nanti AirTag-nya produk AirTag-nya itu sendiri membutuhkan sertifikasi TKDN, kita bisa memberikan sertifikasi TKDN. Tapi TKDN itu adalah untuk produk AirTag bukan produk HKT atau dalam hal ini produk mobile phone," jelasnya.
Apple Mau Bangun Pabrik AirTag di Batam, Bisa Serap 2 Ribu Tenaga Kerja
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Batam. Menurutnya, pabrik itu bisa menyerap 2 ribu orang tenaga kerja.
Pabrik yang akan dibangun disebut akan memproduksi AirTag. Sebuah aksesori besutan Apple yang bisa dilacak dari perangkat ponsel. Rosan melihat peluang penyerapan tenaga kerja dari pabrik tersebut.
"Kita kan kalau ada orang mau investasi ya kita tentunya lihat dari segi penyerapan tenaga kerja itu akan menjadi 2 ribu. Penyerapan tenaga kerja dari pabrik itu juga tadi disampaikan," kata Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, dikutip Rabu (8/1/2025).
Dia mengaku telah ditunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun pabrik di Batam. Nantinya, akan ada 1 vendor produsen AirTag yang akan beroperasi di sana. Rosan bilang, hal tersebut memberikan dampak positif ke Indonesia.
"Pertama adalah penyerapan tenaga kerjanya, kemudian harapannya ini juga memberikan signal yang positif juga," ujarnya.
Kedepannya, dia akan memastikan rencana investasi USD 1 miliar atau setara Rp 16 triliun itu bisa benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat. Pabrik itu ditarget bisa beroperasi awal 2026 mendatang.
"Ya kita kawal lah investasinya seperti biasa, yang penting komitmennya sudah ada ya nanti dari tim akan mengawal investasi itu untuk berjalan," pungkasnya.
Advertisement
Apple Mau Bangun Pabrik
Untuk diketahui, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyebut telah ada kesepakatan investasi dengan Apple. Rosan membenarkan Apple akan membangun sebuah pabrik di Batam.
Dia menerangkan, nantinya pabrik itu akan diisi oleh satu vendor yang membuat AirTag. Ini disebut jadi langkah awal investasi Apple ke Indonesia dengan nilai sekitar USD 1 miliar atau setara Rp 16 triliun.