Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.
Demikian disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025).
"Nanti kami akan konsolidasi dulu dengan Pemda Jakarta,” ujar Yuliot.
Advertisement
Penundaan hingga pemberhentian penerbitan izin baru terkait pemanfaatan air tanah di Jakarta dilatarbelakang oleh kondisi cadangan air di provinsi itu. Yuliot mengatakan, berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan air tanah di Jakarta tergulong rusak bukan sekadar kritis. Kerusakan itu disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif.
Oleh karena itu, pemerintah belum menerbitkan izin baru dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah di Jakarta.
"Kami juga dengan Pak Kepala Badan (Geologi), dalam rangka pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta ini belum akan diterbitkan. Izin baru, kalau yang lama-lama sudah berjalan,” ujar Yuliot.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan besarnya pengambilan air dari dalam tanah di Jakarta, selama puluhan tahun mengakibatkan land subsidence atau penurunan permukaan tanah.
Ia mengatakan, penurunan air tanah itu menyebabkan masyarakat pesisir utara Jakarta selalu terancam oleh bencana rob. Penurunan permukaan tanah di wilayah itu terjadi setiap saat. Bahkan dalam satu tahun terjadi penurunan sebesar 10 cm di beberapa tempat.
Pemerintah berupaya supaya suplai air, termasuk air baku dapat memenuhi kebutuhan warga tanpa mengeksploitasi air tanah lebih buruk lagi.
"Itulah mengapa kami memastikan agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur bisa memberikan suplai air bersih kurang lebih 3.200 liter per detik,” ujar AHY.
Kemudian pemerintah juga berupaya supaya SPAM Karian dari Banten segera berproduksi, sehingga juga bisa menambah suplai air. “Sehingga masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air tanah,” ujar AHY.
Warga Jakarta Dilarang Sedot Air Tanah pada 2030
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jika pemerintah terus mengerjakan proyek infrastruktur yang memasok suplai air bersih perpipaan atau air permukaan demi mencegah penurunan tanah di Jakarta.
Dia mengatakan jika infrastruktur penyediaan air bersih itu jadinya maka warga Jakarta akan dilarang menyedot air tanah pada 2030.
Adapun air bersih nantinya akan berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Juanda, dan SPAM Regional Karian Serpong.
Basuki berharap, warga DKI dapat segera berpindah dari pemakaian air tanah menuju air bersih. Sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.
"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," kata Menteri Basuki.
Advertisement
Proyek SPAM
Adapun proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini yakni proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yakni SPAM Jatiluhur I, SPAM Juanda yang direncanakan akan melayani pemenuhan air bersih 3.200 liter/detik dan yang ketiga nanti dari SPAM Karian Serpong yang direncanakan 3.500 liter/detik.
Diharapkan penurunan tanah Jakarta bisa dihentikan dengan keberadaan proyek SPAM seperti di Bangkok, Thailand dan Tokyo, Jepang.
"Kalau ini semua sudah bisa kita selesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada tahun 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat untuk berhenti memakai air tanah," tegas dia.
Kementerian PUPR tengah membangun proyek SPAM Regional Karian-Serpong dan SPAM Regional Jatiluhur I untuk menambah pasokan air baku di Jakarta.
Sedangkan SPAM Regional Ir. H. Djuanda nantinya akan melayani pemenuhan air baku di area DKI Jakarta (3.500 liter/detik), Kabupaten Bekasi (2.000 liter/detik), Kabupaten Bogor (2.000 liter/detik), Kota Bekasi (1.000 liter/detik), dan Kabupaten Karawang (850 liter/detik) dengan memanfaatkan alokasi air baku dari Waduk Jatiluhur sebesar 10.000 liter/detik.
Proyek Air Bersih Rp 8,8 triliun
PT Air Bersih Jakarta akan memulai tahap awal proyek pengadaan air bersih Jakarta pada April 2023. Ini ditandai pasca perusahaan konsorsium antara Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia tersebut menerima dana sindikasi perbankan senilai Rp 8,874 triliun, dari BCA, Chinese Bank Corporation Limited, OCBC NISP, BTN, BTPN, PT SMI, Bank Bukopin, dan CCB.
Dana tersebut cair setelah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan financial closing, ditandai lewat proses penandatanganan di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (20/2/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur penyediaan air bersih itu nantinya akan berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Juanda, dan SPAM Regional Karian Serpong.
Basuki berharap, warga DKI dapat segera berpindah dari pemakaian air tanah menuju air bersih. Sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.
"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," kata Menteri Basuki.
Tahap Awal
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ menambahkan, kesepakatan itu baru tahap awal proyek pengadaan air bersih untuk 350 ribu rumah dalam jangka waktu 2 tahun.
"Insya Allah April sudah bisa dilaksanakan di lapangan," imbuhnya.
Untuk jangka panjang, target total sambungan baru nantinya akan menyasar sebanyak 1.090.000 rumah. Itu bakal dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun dengan total kebutuhan dana sekitar Rp 26 triliun.
Advertisement