BP Tapera Diminta Siapkan Simulasi Perubahan Proporsi FLPP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP pada 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurut dia, rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Ateh menilai, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyambut baik hal tersebut, pasalnya BTN selama ini berperan sebagai salah satu bank pelaksana utama dalam program subsidi perumahan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pihaknya terus melakukan diskusi intensif dengan pemerintah, khususnya dengan Perumahan Kawasan Pemukiman dan tim terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

“Ya, kita kan terus intens diskusi dengan pemerintah ya dalam hal ini kemudian Perumahan Kawasan Pemukimam Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait) dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah), serta timnya, BTN, asosiasi juga terlibat, kita diskusi dan kita menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200 ribuan menjadi angka 800 ribuan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurut Nixon, meskipun belum ada keputusan resmi, model pembiayaan untuk kenaikan kuota FLPP ini direncanakan dengan pola pembagian risiko 50:50 antara pemerintah dan likuiditas bank. Artinya, pemerintah akan menanggung separuh dari pembiayaan, sementara separuhnya lagi akan berasal dari likuiditas yang disediakan oleh bank, termasuk BTN.

“Nah, kan modelnya sih Ini masih belum diputus resmi ya. Modelnya nanti akan 50% pemerintah 50% likuiditasnya,” ujarnya.

Sementara, untuk masa tenor, rencana awal adalah perpanjangan hingga 30 tahun, meskipun berdasarkan pengalaman, mayoritas penerima KPR subsidi biasanya melunasi pinjaman mereka dalam waktu 10-11 tahun.

Namun kenyataannya, kata Nixon, banyak masyarakat yang menyelesaikan kewajiban KPR mereka lebih cepat, tetapi tetap akan disiapkan opsi tenor hingga 30 tahun untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

“KPR-nya diminta jadi 30 tahun. 30 tahun diperpanjang. Ya walaupun saya yakin masyarakat sih sepengetahuan saya 10-11 tahun pada lunas. Tapi gak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun, nanti kita buat tenor yang panjang sampai 30 tahun,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, untuk merealisasikan peningkatan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit, pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan sekitar Rp 70-72 triliun.

Siapkan Dana Lebih Besar

Namun, BTN dan bank-bank lainnya, sebagai pelaksana, akan menyiapkan sekitar Rp 80 triliun.

Kendati demikian, menurut Nixon perhitungan ini masih dalam tahap perkiraan dan belum ada keputusan final terkait format dan rincian anggaran yang dibutuhkan.

“Ya exercisenya sih, ini belum keputusan ya, tapi exercisenya kurang lebih Rp 70-72 triliun dari sisi pemerintahnya, jadi bank biasanya harus siapin Rp 80 triliun kurang lebih gitu ya. Kalo formatnya masih belum,” pungkasnya.