Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dolar AS dan Euro untuk Pembiayaan APBN

Penawaran tersebut berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar.

Dengan orderbook yang cukup solid tersebut, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor. Final yield untuk tenor USD 5 tahun dan 10 tahun adalah sebesar 5,300% dan 5,650%, serta tenor EUR 8 tahun dan 12 tahun adalah 3,917% dan 4,251%.

Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut antara lain didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid.

Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.

ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, serta PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.

Sebelumnya, kepala divisi riset ekonomi Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, Suhindarto mengungkapkan penerbitan surat utang korporasi alami tren peningkatan sepanjang pemerintah Joko Widodo.

“Tren penerbitan surat utang korporasi sejak 2014-2024 meningkat signifikan, utamanya sejak tahun 2016 mengingat tahun tersebut adalah tahun-tahun dimulainya proyek strategis nasional,” kata Suhindarto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024). 

Suhindarto menyebut, hal ini didorong karena banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur sehingga membuat perusahaan yang umumnya dekat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menerbitkan surat utang.

Banyak BUMN

Suhindarto menambahkan, dalam rentang 2016 hingga 2024 cukup banyak BUMN yang menerbitkan surat utang untuk kebutuhan pendanaan. 

Jika dibandingkan sebelum era pemerintahan Jokowi atau di bawah 2013, Suhindarto menyebut penerbitan surat utang korporasi memang lebih rendah. 

“Dilihat dari sebelum 2014, atau 2013 ke belakang penerbitan surat utang tidak pernah melampaui triple digit, biasanya hanya sekitar double digit.  Saat pemerintahan Jokowi selama 10 tahun penerbitan surat utang korporasi memang meningkat signifikan,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan 1 Pefindo, Martin Johannes Haholongan menjelaskan total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp 94,9 triliun. 

Penerbitan korporasi tersebut terdiri dari obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 93,4 triliun, naik dibandingkan Rp 89,3 triliun periode yang sama tahun sebelumnya. 

“Tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen),” kata Martin. 

Adapun Pefindo telah melakukan pemeringkatan pada 85,6 persen surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari hingga September 2024.