Indonesia Re Ungkap Inisiatif dan Optimalitas Proses Bisnis di 2025

Dengan persiapan yang matang, Indonesia Re optimis dapat berkontribusi secara signifikan dalam implementasi PSAK 74 dan PSAK 117 di industri asuransi dan reasuransi tanah air.

“Indonesia Re juga menerapkan Cover Note (Nota Pertanggungan) sebagai dasar perjanjian awal reasuransi jiwa antara Indonesia Re dan cedant yang dapat mempermudah proses bisnis dari sisi hukum dan operasional. Cover Note ini merupakan salah satu solusi layanan Indonesia Re yaitu perjanjian antara Indonesia Re dan cedant menjadi lebih terkelola, cepat, dan fleksibel. Implementasi Cover Note bertujuan untuk memperkuat efisiensi, transparansi dan transaksi bisnis yang lebih terstruktur," tutur Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat.

Melalui tiga fokus utama tersebut, Indonesia Re optimis dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri reasuransi nasional. Indonesia Re berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi terbaik demi mendukung pertumbuhan industri reasuransi yang lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara atua BUMN, Indonesia Re mendukung upaya keterbukaan informasi pemerintah. Hal ini dilakukan Indonesia Re dengan melakukan berbagai inovasi. 

Pertama, Indonesia melakukan Digitalisasi Layanan Informasi, melalui pengembangan website Perusahaan dan PPID, pembuatan aplikasi PPID, dan optimalisasi media sosial untuk memberikan layanan informasi yang jelas dan cepat serta mudah diakses oleh publik.

Kedua, Program ‘Indonesia Re Mengajar’, yang meningkatkan literasi perasuransian untuk Masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa.Majalah ‘ReInfokus’ dan Kanal Podcast ‘Reinpodcast’ memperkuat literasi dan inklusi asuransi dan reasuransi di masyarakat.

Ketiga, Kantor Layanan Informasi Publik. Ini merupakan layanan walk in untuk menerima, memproses, dan memberikan tanggapan atas permintaan informasi dari masyarakat.Indonesia Re juga terus berkomitmen untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai badan publik dengan memberikan kebutuhan informasi yang terupdate kepada masyarakat secara berkala. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama untuk mendukung tata kelola Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Atas upaya tersebut, Indonesia Re meraih penghargaan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 sebagai “BUMN Informatif” dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Robbi Yanuar Walid, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim Indonesia Re dalam menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada publik. Kami juga terus berinovasi melalui digitalisasi sistem layanan reasuransi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis serta penguatan literasi dan informasi mengenai industri perasuransian kepada masyarakat melalui berbagai program kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun,” ujar Robbi dikutip Minggu (5/1/2025).

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, memberikan apresiasi kepada Indonesia Re dan badan publik lainnya yang konsisten dalam keterbukaan informasi.

“Tahun ini, kami memonitor dan mengevaluasi 363 badan publik dari berbagai kategori. Sebanyak 162 badan publik meraih predikat Informatif, naik signifikan dibandingkan 139 badan publik pada 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan komitmen badan publik, termasuk BUMN, dalam menerapkan prinsip keterbukaan. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi badan publik lainnya untuk terus meningkatkan pelaksanaan UU KIP,” jelas Donny.

Dalam kesempatan yang sama, Nunik Purwanti, Sekretaris Komisi Informasi Pusat RI, menekankan  pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan informasi adalah pilar penting dalam mendukung good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi juga pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkap Nunik.