Sukses

Batas Usia Pensiun Jadi 59 Tahun, Pengusaha Sebut Ibarat 2 Sisi Mata Uang

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta mengungkapkan kebijakan ini baik karena banyak orang masih cukup bugar pada usia 55 tahun sehingga sangat disayangkan bila harus sudah dipensiunkan.

Liputan6.com, Jakarta - Batas usia pensiun Indonesia resmi diubah menjadi 59 tahun mulai 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.  Mulai Januari 2025, batas usia pensiun menjadi 59 tahun, setelah dipatok 58 tahun pada 2022.

Menanggapi hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta mengungkapkan kebijakan ini baik karena banyak orang masih cukup bugar pada usia 55 tahun sehingga sangat disayangkan bila harus sudah dipensiunkan.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan perpanjangan usia pensiun ibarat dua sisi mata uang. Ada implikasi positif dan negatifnya. Positifnya, bagi si pekerja tentu memberi tambahan waktu dan kesempatan untuk bisa menyiapkan tabungan di usia tua

"Sementara bagi pemerintah tentu memiliki waktu lebih panjang untuk menghimpun dana pensiun,” kata Diana kepada Liputan6.com, Kamis, 9 Januari 2025, seperti ditulis Jumat (10/1/2025).

Diana menambahkan bagi perusahaan, perpanjangan usia pensiun bisa menjadi beban karena harus menghadapi kenaikan biaya dalam memberikan dukungan tambahan untuk pekerja lanjut usia. Seperti biaya perawatan kesehatan yang lebih intensif atau program pelatihan ulang.

Sikap Pengusaha

Adapun mengenai sikap dari para pengusaha, Diana menuturkan hal tersebut diserahkan kembali pada masing-masing pelaku usaha. Tentu hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan juga. Namun, sebagai warga negara yang baik tentu harus taat pada aturan yang ada.

"Karena banyak perusahaan lebih memilih mempekerjakan usia muda dengan alasan lebih menguasai teknologi terkini dibandingkan generasi tua," ujar dia.

Adapun Diana menyebut KADIN DKI Jakarta mendorong pelaku usaha untuk mengantisipasi perubahan usia pensiun dengan bijak sehingga tidak sampai mengorbankan pekerja. 

"Salah satunya dengan melakukan langkah mitigasi yang memadai sehingga perubahan usia pensiun ini dapat membawa lebih banyak dampak positif daripada negatifnya," tutur dia. 

 

2 dari 4 halaman

Sah, Batas Usia Pensiun jadi 59 Tahun pada 2025

Sebelumnya, Batas usia pensiun Indonesia resmi diubah menjadi 59 tahun mulai 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 

Dalam pasal 15 ayat 1 PP tersebut menyebut, untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. Kemudian, pada ayar 2 Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

Pada ayat 3,  Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Ini artinya, pada 2025 ini, batas usia pensiun menjadi 59 tahun, setelah sebelumnya dipatok 58 tahun pada 2022 lalu. 

Kemudian pada ayat 4, menyatakan dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan,Peserta dapat memilih untuk menerima ManfaatPensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

3 dari 4 halaman

Memiliki JHT Itu Penting

Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu cara yang bisa membantu pekerja merasakan hidup layak di masa tua. Hal ini disampaikan dalam diskusi Social Security Summit 2024.

Ia menilai, Jaminan Hari Tua (JHT) adalah hal mutlak yang perlu dimiliki para pekerja saat masih aktif bekerja dan mendapatkan penghasilan rutin.

"Kita melewati siklus kehidupan, mulai dari sekolah, setelah sekolah, bekerja, dan setelah bekerja. Setelah bekerja itu seharusnya tidak cemas, karena ada jaminan sosial," ujar Sudarto.

Pentingnya Skema yang Tepat untuk Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya itu, Sudarto juga mendorong pentingnya skema yang tepat dalam mempercepat perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebutkan data bahwa peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober 2024 baru mencapai 40,83 juta. Padahal, jumlah pekerja formal dan informal sekitar 150 juta.

"Bahkan saat ini yang ikut jaminan pensiun mungkin hanya sekitar 14 juta, yang ikut jaminan JHT itu sekitar 16 juta dari 140-145 juta pekerja. Ini yang jadi konsen kita, jangan sampai kita dan teman-teman kita begitu pensiun dapetnya bansos, artinya apa, membebani APBN," jelasnya.

I Gede Dewa Karma Wisana, peneliti Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) juga turut memberikan perhatian pada hal yang sama. Ia menegaskan pentingnya dividen atau pendapatan di masa tua.

Menurutnya, ketika memasuki usia lansia, jumlah pengeluaran akan jauh lebih besar daripada pendapatan. JHT bisa menjadi solusi penting agar pekerja tetap hidup layak dan cukup meskipun sudah tidak dalam usia produktif.

4 dari 4 halaman

Pekerja Memasuki Usia Lansia

Sebab, menurut dia, ketika pekerja memasuki usia lansia, jumlah pengeluaran akan jauh lebih besar daripada pendapatan.

"Kami di demografi sangat peduli soal siklus hidup. Kita perlu memikirkan dividen-nya, perlu menyiapkan dividen dari bonus demografi yang ada," ujarnya.

I Gede turut mendorong para pekerja yang masih produktif dan punya pendapatan untuk mempersiapkan di hari tua, salah satunya melalui JHT.

"Jadi kita berencana menyiapkan strategi agar penduduk yang sekarang produktif tidak hanya memiliki pendapatan yang cukup dan hidup layak, tapi mampu menyiapkan hari tua. Sehingga, konsumsinya bisa mencukupi lewat pendapatan atau income investasi yang sudah mereka kumpulkan saat muda hari ini," terangnya.

Video Terkini