Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyebut ketidakpastian kebijakan dari pemerintah menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Padahal Pemerintah menyatakan bahwa dengan mengembangkan KEK dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pengendalian biaya investasi atau ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) Indonesia.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah harus bersifat sinkron, transparan, dan mudah diikuti agar para pengusaha dapat berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka dengan lancar. Tanpa kepastian tersebut, banyak pelaku usaha justru memilih untuk menunda atau bahkan memindahkan proyek mereka ke tempat lain.
Advertisement
"Kepastian kebijakan dari pemerintah (menjadi penghambat pengusaha soal pengembangan KEK untuk turunkan ICOR). Ini harus sinkron, harus transparan, harus mudah gitu ya, sehingga pelaku usahanya akhirnya malah undur atau pindah ke tempat lain," kata Sanny saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Pentingnya kemudahan dalam pengembangan KEK diakui oleh banyak pihak, namun Sanny menyoroti bahwa masalah utama justru seringkali datang dari pihak pemerintah sendiri.
"Intinya kami memang sepakat bagaimana mempermudah pengembangan kawasan-kawasan ekonomi ini. Namun masalahnya sekarang ini kan banyak kendala, kendalanya justru seringkali datang dari pihak-pihak pemerintah sendiri," ujarnya.
Amdal
Salah satu contoh konkret adalah masalah yang muncul terkait persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang menjadi syarat utama sebelum melanjutkan perizinan lainnya. Proses persetujuan AMDAL kini menghadapi kendala signifikan, terutama dengan menumpuknya ribuan permohonan yang belum disetujui.
Hal ini terjadi akibat terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang tersedia di tingkat pemerintah, yang mengakibatkan perlambatan dalam proses perizinan.
"Misalkan yang terkait dengan persetujuan AMDAL. Jadi, sebuah kawasan itu gak akan bisa jalan perizinan lainnya kalau persetujuan amdalnya belum disepakati, disetujuin. Tentunya itu melalui satu tahapan. Tetapi sekarang ini menumpuk ribuan tuh permohonan persetujuan itu," katanya.
Sanny juga menambahkan bahwa perubahan dalam kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mengalihkan sebagian besar izin ke tingkat pusat semakin memperburuk situasi. Ia menilai bahwa perlu ada sistem check and balance yang lebih baik untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan dengan harmonis.
"Jadi bukannya dari kalangan industri atau kawasannya yang gak siap pengembangan kawasan, tetapi memang aparat pemerintahnya yang tenaga pemeriksanya dan sebagainya yang sangat terbatas gitu," ujarnya.
Advertisement
Kepastian Hukum
Di tengah berbagai kendala tersebut, Sanny menegaskan bahwa kepastian kebijakan dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk mempercepat pengembangan kawasan ekonomi.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada lebih terkoordinasi dan dapat diimplementasikan dengan efisien agar Indonesia dapat lebih maju dalam memanfaatkan potensi kawasan industri dan ekonomi yang ada.
"Kalau kebijakan-kebijakan kita ini sinkron satu sama lain, antara kementeriannya satu dengan yang lain, antara pusat dan daerahnya. Jadi, mungkin saya rasa itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.