Serikat Pekerja PT POS Indonesia Minta THR Bukan BHR

Abdul Gofur mengungkapkan, meskipun PT Pos Indonesia telah mencairkan BHR kepada para pekerja, skema pembagiannya dinilai tidak transparan.

“Kemarin sudah cair (BHR), sudah dikirimkan kepada seluruh teman-teman kemitraan dengan nilai BHR 20% dari pendapatan rata-rata setiap bulan. Namun, setelah dihitung-hitung, ada pekerja yang hanya menerima 10%,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti adanya potongan yang tidak wajar dalam pemberian BHR. Beberapa pekerja menerima jumlah yang sangat kecil, dengan alasan performa kerja mereka dianggap kurang baik. Padahal, menurut Abdul, baik THR maupun BHR seharusnya tidak boleh mengalami pemotongan.

"Kami juga meminta, teman-teman bukan dikasihnya BHR. Karena kalau BHR ada yang hanya mendapatkan Rp63.000 ada yang mendapatkan Rp83.000, apakah layak mereka akan menyongsong hari raya, hanya mendapatkan BHR Rp63.000. Menurut kami tidak layak," ujarnya.

ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk bertindak tegas terhadap PT Pos Indonesia dan memastikan perusahaan-perusahaan BUMN menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat negara.

"Kami juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan BUMN ini perusahaan negara, yang memang bukan mencari untung tapi juga harus berfungsi untuk memberikan kesejahteraan Indonesia," kata Abdul.

Ia khawatir bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada pekerja di PT Pos Indonesia dapat berdampak buruk terhadap pekerja di perusahaan swasta.

Perusahaan swasta akan berpikir jika perusahaan negara saja bisa melakukan sistem kerja yang tidak adil, maka perusahaan swasta juga bisa mengikuti jejak yang sama.

"Nanti dilihat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kalau perusahaan negara saja bisa, kenapa kami tidak bisa? Akhirnya, ujung-ujungnya anak bangsa kita semua begitu lulus sekolah dan masuk ke dunia kerja. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, ingin kita suarakan," pungkasnya.