Menteri PU Dody Hanggodo Lantik Willan Oktavian jadi Kepala BPJT

Liputan6.com, Jakarta - Willan Oktavian dilantik sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (Kepala BPJT) yang baru oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Willian Oktavian menggantikan Miftachul Munir.

"Saya percaya, saudara sekalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita semua,” ujar Dody, di Jakarta, Rabu, (26/3/2025), seperti dikutip dari Antara.

Dody Hanggodo melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di lingkungan Kementerian PU.

Pelantikan dilakukan dalam rangka pengukuhan pejabat dan reorganisasi Kementerian PU di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Adapun Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik adalah Iwan Suprijanto selaku Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7/M Tahun 2025. Kemudian, juga R Endra S Atmawidjaja selaku Penata Kelola Penyehatan Ahli Lingkungan Ahli Utama yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 14/M Tahun 2025.

Willan Oktavian juga dilantik sebagai Kepala BPJT dan merangkap sebagai anggota unsur pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 321.1/KPTS/M/2025.

Dody berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik, supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

BPJT merupakan badan yang dibentuk oleh menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan tol untuk melakukan sebagian wewenang yang meliputi, pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Keanggotaan Badan Pengatur Jalan Tol terdiri atas satu orang dari unsur Pemerintah (Kepala BPJT), satu orang dari unsur pemangku kepentingan, dan satu orang dari unsur masyarakat.

2 dari 3 halaman

Menteri PU Bangun Dapur MBG, Dana Sumbangan BUMN Karya

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam penandatanganan MoU Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025). (Arief/Liputan6.com) ... Selengkapnya

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dananya akan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya.

Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. MoU ini juga melibatkan beberapa BUMN sektor konstruksi seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

"Kita signing MoU dengan BGN dan dengan teman-teman BUMN Karya, di sini ada HK, PP, dan Adhi Karya yang berkenan menghibahkan sedikit CSR-nya untuk men-support (program) Makan Bergizi Gratis dari Pak Kepala Badan (Gizi Nasional)," ungkap Dody usai penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Dia menjelaskan, Kementerian PU nantinya bertugas untuk menyiapkan lahan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Termasuk dengan aspek perizinannya.

Sementara itu, fasilitas dapur MBG akan ditangani oleh BUMN Karya yang terlibat tadi.

"Kami dari PU menyiapkan lahan berserta perizinannya tentunya. Kemudian dari teman-teman (BUMN) Karya menyiapkan bangunan dan beserta dengan peralatan perlengkapan dapurnya," tuturnya.

Adapun beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun diantaranya, bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL).

3 dari 3 halaman

Perluas Manfaat Makan Bergizi Gratis

Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan alasannya menemui Menteri PU Dody Hanggodo. Salah satunya untuk mempercepat pembangunan SPPG di berbagai daerah.

"Kami datang ke Kementerian PU terkait dengan bagaimana agar pengembangan pembangunan infrastruktur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bisa lebih cepat," kata dia.

Hal tersebut bermanfaat untuk memperluas penerima dari program MBG tersebut.

"Itu menjadi faktor yang kursial untuk percepatan pemenuhan gizi, untuk bermanfaat secara nasional," ujar dia.