RI dan Jepang Masih Tarik Ulur Soal Nilai Buku Pembelian Inalum

Pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) oleh pemerintah dari tangan perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) masih menjadi tanya tanya besar.

Pasalnya hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan Jepang belum menemui kesepakatan soal harga pengambilalihan 58,87% saham Inalum.

Bahkan Rapat Koordinasi (Rakor) Inalum yang diselenggarakan hari ini di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian pun, sebanyak empat menteri masih bungkam terkait progress negosiasi nilai buku akuisisi Inalum, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku, pemerintah bakal kembali menggelar perundingan kembali dengan pihak Jepang untuk membahas proses akuisisi perusahaan peleburan aluminium yang berbasis di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara itu.

"Rapat hari ini, kami mendengarkan laporan persiapan karena tanggal 3 Juli ini akan ada perundingan kembali, di mana perbedaan nilai buku akan didiskusikan dan diselesaikan pada tanggal tersebut," jelas dia di Jakarta, Senin (24/6/2013).

Berdasarkan hasil laporan, dia menambahkan, proses pengambilalihan ini telah berjalan dengan baik sehingga 100% saham Inalum akan jatuh ke pangkuan Indonesia pada 31 Oktober 2013 sesuai dengan target pemerintah.

"Kami juga sudah siapkan dana pengambilalihan senilai Rp 7 triliun untuk menyelesaikan kewajiban sisa aset yang ada di Inalum," papar Hatta.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat terlihat menghindari dari kejaran awak media yang memburunya. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia akan tetap mengambil seluruh saham Inalum dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Inalum akan menjadi bagian dari instansi pemerintah (BUMN) paska kontrak berakhir, seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

"Bukan (Antam). Nanti Inalum-nya 100% milik pemerintah dan akan diteruskan dulu. Jadi nilai bukunya juga masih diperjuangkan," tukas Hidayat.

Sayang baik Hatta maupun Hidayat tak berkomentar saat dikonfirmasi soal perbedaan nilai buku dan nilai akhir pembelian Inalum. "Beda harga itu kan biasa di dalam perundingan. Toh yang dinegosiasi cuma nilai buku saja. Nanti tanggal 3 Juli akan dibahas," tukas Hatta.

Sekadar informasi, langkah pemerintah untuk mengambilalih Inalum dari NAA pada akhir Oktober 2013 masih terganjal perbedaan nilai buku aset.

Terdapat selisih nilai audit BPKP dan Jepang sekitar US$ 140 juta. "Kalau kami ambil alih, itu ada selisih sekitar US$ 140 juta. Nilai buku itulah yang sedang ingin dinegosiasikan lagi supaya seperti nilai kami," kata Hidayat.(Fik/Nur)