Dijamin Sukses, Dana Proyek Hibah Air Minum Diberi Usai Selesai

Direktur Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Nugroho Tri Utomo mengklaim proyek hibah air minum dan sanitasi antara pemerintah Indonesia, Australia dan Amerika Serikat (AS) bakal sukses. Pasalnya, mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam pengerjaan proyek berbeda dibandingkan biasanyaD.

"Proyek ini bergaransi pasti sukses karena hibah akan diberikan jika proyek sambungan pipa telah dikerjakan dan diverifikasi," ujar dia saat ditemui di acara penandatanganan perjanjian penerusan program hibah air minum dengan pemerintah Australia di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Nugroho mengakui, proyek hibah air minum pasti memiliki risiko terhadap pencapaian. Namun pemerintah berupaya meminimalisir dengan mekanisme pembiayaan baru.

"Jadi anggaran proyek air minum akan disiapkan lebih dulu oleh pemerintah daerah (pemda). Jika proyek berhasil di mana sambungan pipa tersambung, tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukti masyarakat telah membayar iuran air selama dua bulan dan puas atas layanan, maka pemerintah akan mengganti dana tersebut," jelas dia.

Dengan begitu, Nugroho memastikan, tidak akan mengganti dana proyek yang telah digelontorkan pemda apabila proyek tersebut tidak lolos audit tim auditor teknis.

"Jadi risiko ini bisa diminimalisir, karena pemda akan bersungguh-sungguh mengerjakan proyek dengan sebelumnya pengajuan proposal yang mencantumkan target sasaran rumah tangga yang berhak menerima sambungan pipa, nama dan alamat calon penerima," tukasnya.

Pada program hibah air minum tahap I dari pemerintah Australia sejak 2010-2011 lalu, Direktur Utama PT Cipta Karya, Imam S Ernawi mengklaim telah berhasil menjangkau 77 ribu sambungan air bersih perpipaan (100% dari target).

"Penyaluran hibahnya sebesar Rp 199,05 miliar kepada 34 pemda, sehingga pemerintah Australia menambah alokasi bantuan menjadi USD 250 juta," papar dia.

Imam menguraikan, wilayah Palembang mendominasi penerima sambungan pipa sebanyak 6 ribu sambungan. Sedangkan di Lombok Timur, Pekalongan dan Jayapura masing-masing minimal menjangkau 500 kabupaten/kota. Sedangkan di luar Jawa sebanyak 13 kabupaten/kota dan Jawa sebanyak 21 kabupaten/kota. (Fik/Nur)