Bappenas Akui Masih Punya Tiga PR yang Belum Selesai

Kementerian PPN/Bappenas mencatat terdapat tiga pekerjaan rumah yang masih harus segera diselesaikan dalam bidang pembangunan infrastruktur terutama di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ketiga pekerjaan rumah tersebut adalah pelebaran jalan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, pembangunan jalur kereta api terutama untuk jalur ganda serta masalah proyek pembangunan rusunawa.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana saat berbincang dengan wartawan di Hotel All Seasons, Jakarta Pusat. "Untuk pelebaran jalan kita optimis akan berjalan cepat karena  anggaran meningkat sheingga bisa tercapai. Sedangkan pembangunan jalur kereta api masih terkendala pada pemasalahan lahan tetapi kita memiliki terobosa pembiayaan baru ini juga optimis," ujarnya di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Armida memastikan fokus pemerintah pada program pembangunan jalan terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten kota yang masih perlu ditingkatkan baik dalam hal pembangunan maupun perbaikannya. Kondisi jalan nasional dengan kondisi mantap tercatat sudah mencapai 92% atau telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya sebesar 90%.

Namun untuk jalan tingkat provinsi masih perlu ditingkatkan lagi karena baru mencapai 60%, sedang tingkat kabupten kota masih dibawah 50%. "Ini diharapkan kondisi mantap akan meningkat dimana jalan provinsi naik menjadi 70% serta kabupaten kota naik menjadi 60%," lanjutnya.

Bappenas mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait bantuan dana dari Australia sebesar 40% dan dana daerah sebesar 60%. Anggaran itu disiapkan untuk mengembangkan model jalan di daerah, dimana Nusa Tenggara Barat menjadi pilot project yang jika sukses juga akan di terapkan di wilayah lain.

Diakui Bappenas, pemerintah daerah diharapkan melakukan program pembangunan dengan mendorong pemahaman bahwa program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan serta memaksimalkan potensi BUMN dalam investasi pembangunan.

"KPS masih ada kelemahan dalam menyajikan pembangunan yang menarik sehingga pihak swasta tertarik, ini harus dimulai dari peran pemerintah pusat, kita sudah berupaya melakakan pengenalan. Karena selama ini yang dicatat banyak proyek yang diajukan pemda dan ingin dilaksanakan bersama dengan pihak swasta tetapi setelah dipilah masih banyak yang belum layak dan tidak menarik minat swasta," tandasnya.(Dny/Shd)