Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan lembaga investasi yang langsung dibawah Kementerian Keuangan mengaku baru akan mengajukan izin pembelian 7% saham Newmont setelah lebaran.
"Kita baru sampe tahap minta izin diperkenankan membeli, kita baru mngajukan ijin ke DPR sesuai dengan keputusan MK, belum membeli lho ya,"ungkap Kepala PIP Soritaon Siregar di Jakarta semalam yang ditulis Selasa (23/7/2013)
Soritaon menegasakan pengambilan izin itu akan dilakukan ke DPR setelah lebaran mengingat saat ini DPR sedang menjalani masa reses.
Sebelumnya, dalam minggu ini PIP akan mengajukan perpanjangan sales purchase agreement (SPA) yang akan habis batas waktunya pada tanggal 26 Juli.
"Kita perpanjang dulu minggu ini, paling tidak 3 bulan, kita akan berupaya 6 bulan. 3 bulan ini kita minta ijin ke DPR, untuk diperkenankan membeli, bukan untuk membeli,"tegasnya.
Setelah proses pemberian izin dikeluarkan oleh DPR, maka baru akan dikaji dengan menggunakan sistematika pembelian seperti apa.
"Apakah PIP, BUMN atau pemerintah pusat, mau sendiri atau mau bareng dengan membetuk konsorsium, yang penting ijinnya ditangan dlu,"kata Soritaon.
Mengingat dalam APBNP 2013 pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pembelian 7% saham Newmont, Soritaon mengaku akan mencoba membicarakan hal itu kepada DPR. "Makanya kita mau minta izin dulu,"pungkasnya. (Yas/Nur)
"Kita baru sampe tahap minta izin diperkenankan membeli, kita baru mngajukan ijin ke DPR sesuai dengan keputusan MK, belum membeli lho ya,"ungkap Kepala PIP Soritaon Siregar di Jakarta semalam yang ditulis Selasa (23/7/2013)
Soritaon menegasakan pengambilan izin itu akan dilakukan ke DPR setelah lebaran mengingat saat ini DPR sedang menjalani masa reses.
Sebelumnya, dalam minggu ini PIP akan mengajukan perpanjangan sales purchase agreement (SPA) yang akan habis batas waktunya pada tanggal 26 Juli.
"Kita perpanjang dulu minggu ini, paling tidak 3 bulan, kita akan berupaya 6 bulan. 3 bulan ini kita minta ijin ke DPR, untuk diperkenankan membeli, bukan untuk membeli,"tegasnya.
Setelah proses pemberian izin dikeluarkan oleh DPR, maka baru akan dikaji dengan menggunakan sistematika pembelian seperti apa.
"Apakah PIP, BUMN atau pemerintah pusat, mau sendiri atau mau bareng dengan membetuk konsorsium, yang penting ijinnya ditangan dlu,"kata Soritaon.
Mengingat dalam APBNP 2013 pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pembelian 7% saham Newmont, Soritaon mengaku akan mencoba membicarakan hal itu kepada DPR. "Makanya kita mau minta izin dulu,"pungkasnya. (Yas/Nur)