Tidak Semua 15,5 Juta Keluarga Miskin Dapat BLSM Rp 150 Ribu

PT Pos Indonesia (Persero) memperkirakan pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per bulan tidak akan mungkin meng-cover seluruh penerima atau 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Direktur Utama Pos Indonesia, I Ketut Mardjana menyebut, realisasi pembayaran BLSM sampai saat ini mencapai 13,47 juta RTS dari target periode pertama penyaluran sebanyak 13,5 juta RTS. Sedangkan tahap pertama ini diharapkan pembayaran BLSM tuntas pada 31 Juli 2013.

"Jadi masih ada 2,58 juta RTS yang belum menyerap pembayaran BLSM karena ada daerah yang minta penyaluran ditunda dan sekaligus dibayarkan di periode kedua. Contohnya daerah Papua," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com seperti ditulis Jumat (26/7/2013).

Di samping itu, Mardjana menceritakan, daerah Sampang, Jawa Timur bahkan sempat menolak pembagian dana BLSM karena data dianggap tak valid. Namun dia bilang, melalui pendekatan intensif, penolakan tersebut tidak berlangsung lama dan akhirnya kepala desa setempat menyetujui pembarayan BLSM di wilayahnya.

Kendati demikian, lanjutnya, perseroan memperkirakan bahwa pembayaran BLSM tidak akan sepenuhnya mencapai 15,5 juta RTS sampai dengan tahap kedua yang akan berakhir pada 30 September ini.

"Saya rasa tidak akan semuanya (15,5 juta RTS) terbayarkan, sebab permasalahan krusialnya adalah faktor cuaca. Contohnya saja di wilayah Papua, Maluku, Pekanbaru (63 pulau kecil) itu sering terjadi ombak besar yang tidak diperkenankan bagi kami untuk menyalurkan BLSM karena berbahaya. Jadi pembayaran tertunda," jelas Mardjana.

Belum lagi persoalan penundaan pembayaran BLSM karena pemilihan umum (pemilu) di daerah, sehingga realisasi pembagian dana BLSM dengan total mencapai Rp 9,3 triliun masih kurang dari patokan target.

"Jadi kalau misalkan ada RTS yang tidak terbayarkan jatah BLSM-nya, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah," ujarnya.

Dia menilai, penyaluran BLSM tahun ini masih lebih baik ketimbang 2005 dan 2008 yang sempat ricuh. "Dulu sempat ribut, antrean panjang, desak-desakkan sampai kaca di kantor pos pecah. Tapi sekarang tidak ada lagi kasus-kasus tersebut," klaim Mardjana. (Fik/Ndw)