Usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan supaya pemerintah mendanai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung menuai tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.
Hatta yang sekaligus menjabat Ketua Tim 7 JSS atau juga dikenal dengan proyek Kawasan Industri dan Strategis Selat Sunda (KSISS) mengatakan, usulan tersebut harus disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Tim 7.
"Kalau mau usul bagusnya ngomong di Rakor Tim 7. Kalau tidak diutarakan nanti tidak baik, karena Menteri Pekerjaan Umum sudah secara resmi menyampaikan usulan ke Tim 7. Pada dasarkan usul apapun silahkan," terang dia saat berbincang di kantornya, Jakarta, Selasa (31/7/2013).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum mengusulkan agar investasi JSS senilai Rp 200 triliun dibiayai dari kombinasi antara pemrakarsa dan BUMN. Hatta bilang, pemerintah sangat demokratis untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari para Menteri.
"Usulan bebas, ini kan negeri demokrasi dan aturan pemerintahnya jelas. Apapun usulannya akan dibahas di Rakor Tim 7, tertib dalam rapat, apakah akan menggunakan dana pemerintah, pakai dana BUMN atau kombinasi dari swasta dan BUMN. Jangan sendiri-sendiri," tukas dia.
Lebih jauh Hatta berharap supaya warga Indonesia Timur tidak protes terhadap usulan tersebut (menggunakan APBN). "Pak Dahlan menganggap negara kuat menanggung proyek JSS senilai Rp 200 triliun. Mudah-mudahan orang Indonesia Timur tidak protes, wong bikin jembatan, waduk saja susah," ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, Tim 7 tengah menunggu kesiapan Menteri Keuangan untuk kembali menggelar Rakor Tim 7 untuk memutuskan sumber pendanaan mega proyek jembatan sepanjang 31 kilometer dari Pulau Sumatera ke Jawa itu.
"Lagi menunggu Menteri Keuangan (Menkeu) karena Tim 7 sudah punya usulan. Kalau Menkeu sudah siap, dia minta waktu kepada saya untuk rakor. Tapi saya belum tahu kapan," pungkas Hatta.
Sebelumnya, Dahlan Iskan meyakini pemerintah mampu membiayai penggarapan proyek JSS mengingat angka tersebut setara dengan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggarkan di tahun 2013 sebesar Rp 199,9 trilun.
"Mampulah buktinya membiayai subsidi Rp 200 triliun setahun saja mampu," ujarnya.
Rencananya Dahlan akan mengusulkan pembiayaan proyek melalui APBN dengan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme setiap tahunnya dianggarkan Rp 20 triliun selama 14 tahun.
"Tapi yang dicapai ini kan akan luar biasa hebatnya, kenapa tiak menghemat subsidi untuk proyek ini," jelas Dahlan. (Fik/Ndw)
Hatta yang sekaligus menjabat Ketua Tim 7 JSS atau juga dikenal dengan proyek Kawasan Industri dan Strategis Selat Sunda (KSISS) mengatakan, usulan tersebut harus disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Tim 7.
"Kalau mau usul bagusnya ngomong di Rakor Tim 7. Kalau tidak diutarakan nanti tidak baik, karena Menteri Pekerjaan Umum sudah secara resmi menyampaikan usulan ke Tim 7. Pada dasarkan usul apapun silahkan," terang dia saat berbincang di kantornya, Jakarta, Selasa (31/7/2013).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum mengusulkan agar investasi JSS senilai Rp 200 triliun dibiayai dari kombinasi antara pemrakarsa dan BUMN. Hatta bilang, pemerintah sangat demokratis untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari para Menteri.
"Usulan bebas, ini kan negeri demokrasi dan aturan pemerintahnya jelas. Apapun usulannya akan dibahas di Rakor Tim 7, tertib dalam rapat, apakah akan menggunakan dana pemerintah, pakai dana BUMN atau kombinasi dari swasta dan BUMN. Jangan sendiri-sendiri," tukas dia.
Lebih jauh Hatta berharap supaya warga Indonesia Timur tidak protes terhadap usulan tersebut (menggunakan APBN). "Pak Dahlan menganggap negara kuat menanggung proyek JSS senilai Rp 200 triliun. Mudah-mudahan orang Indonesia Timur tidak protes, wong bikin jembatan, waduk saja susah," ucapnya.
Saat ini, lanjut dia, Tim 7 tengah menunggu kesiapan Menteri Keuangan untuk kembali menggelar Rakor Tim 7 untuk memutuskan sumber pendanaan mega proyek jembatan sepanjang 31 kilometer dari Pulau Sumatera ke Jawa itu.
"Lagi menunggu Menteri Keuangan (Menkeu) karena Tim 7 sudah punya usulan. Kalau Menkeu sudah siap, dia minta waktu kepada saya untuk rakor. Tapi saya belum tahu kapan," pungkas Hatta.
Sebelumnya, Dahlan Iskan meyakini pemerintah mampu membiayai penggarapan proyek JSS mengingat angka tersebut setara dengan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggarkan di tahun 2013 sebesar Rp 199,9 trilun.
"Mampulah buktinya membiayai subsidi Rp 200 triliun setahun saja mampu," ujarnya.
Rencananya Dahlan akan mengusulkan pembiayaan proyek melalui APBN dengan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme setiap tahunnya dianggarkan Rp 20 triliun selama 14 tahun.
"Tapi yang dicapai ini kan akan luar biasa hebatnya, kenapa tiak menghemat subsidi untuk proyek ini," jelas Dahlan. (Fik/Ndw)