Perkecil Defisit Anggaran, SBY Tak Mau Bebani Penggantinya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tak ingin membebani kepala pemerintahan yang baru di 2014 dengan meninggalkan defisit anggaran yang besar. 

Sebab itu, pemerintahan di bawah kepemimpinannya menetapkan dari total anggaran pendapatan negara Rp 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara Rp 1.816,7 triliun, maka defisit anggaran hanya sebesar Rp 154,2 triliun atau 1,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Jumlah defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2014 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai 2,38% dari PDB," kata Presiden dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2014 di Gedung DPR, Jumat (16/8/2013).

Presiden mengatakan penurunan defisit anggaran ini penting untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang.

Langkah itu merupakan bagian dari strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

"Sebagai Kepala Pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada Presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya," kata Presiden.

Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah itu dilakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang terjaga dan berkelanjutan, serta dengan menjaga risiko fiskal yang minimal.

Sumber utama pembiayaan dalam negeri akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Selain itu, lanjut Presiden dalam tahun 2014, diupayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22%-23%.

"Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, yang mencapai 33% terhadap PDB," tutur dia.

Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

"Upaya ini memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang Pemerintah, yang saat ini telah berada pada posisi investment grade. Untuk mempertahan-kan posisi itu, Pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan, dan kredibel,  sesuai  dengan  standar  internasional," tandas dia. (Pew/Fik)