Impor Daging Jangan Bergantung dari Australia & Selandia Baru

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menyarankan kepada pemerintah untuk terus membenahi aturan-aturan mengenai impor daging sapi.

Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro mengungkapkan selain penggantian sistem impor dengan tarif dari yang sekarang ini menggunakan sistem kuota, dia juga mengusulkan untuk sistem impor tidak terbatas hanya di negara-negara yang ditunjuk.

"Pertama, tata kelola kuota harus diganti dengan tarif. Kemudian zona perolehan bukan berbasiskan country, tapi wilayah," ungkapnya seperti ditulis Senin (19/8/2013).

Menurutnya, pemerintah harusnya mulai mengembangkan wilayah impor tidak hanya dari Australia dan Selandia Baru, melainkan juga mulai mencari alternatif lain. Hal ini dimaksudkan mengingat kebutuhan konsumsi daging masyarakat Indonesia yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Jika sistem masih seperti sekarang ini, Ismed justru khawatir akan menimbulkan monopoli impor daging sapi yang dilundungi dalam Undang-Undang.

"Itu yang menyebabkan kekhawatiran monopoli yang dilindungi. DPR mesti berinisiatif merubah itu, tata niaga sapi itu,"jelasnya.

Ismed juga menyayangkan akibat masalah mahalnya harga daging sapi ini hingga beberapa waktu lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono turun tangan.

"Kasian Pak SBY yang harus turun tangan marah karena tidak bisa mengendalikan harga daging. Sementara pejabat sibuk beretorika akan, akan, dan akan,"kata dia.

"Harga daging akan turun menjelang idul Fitri, buktinya Rp 110 ribu, kemudian harga daging akan normal pada Desember akhir 2013, pokoknya akan, akan dan akan," tandasnya. (Yas/Igw)