BI: Perbankan Akan Utamakan Pembiayaan Usaha Ramah Lingkungan

Bank Indonesia (BI) menyatakan pemberian kredit perbankan nasional ke depan akan diutamakan pada usaha atau industri yang ramah lingkungan.

Kucuran kredit antara lain bisa diberikan pada sektor energi dan pertanian. Jaminan pendanaan pada kedua sektor ini diharapkan tidak hanya menghasilkan swasembada energi dan pangan, namun turut berkontribusi terhadap permasalahan green economy lain.

"Seperti penurunan gas rumah kaca yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada dunia internasional," ujar Deputi Gubernur BI Ronald Waas dalam membuka acara Media Breefing Peran Perbankan dalam Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Hijau di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Dari beberapa sektor penyaluran kredit di perbankan Indonesia porsi pembiayan kredit terbesar adalah ke sektor perdagangan, pengolahan dan lain-lain (konsumsi).

Hal ini, menurut dia, mengindikasikan peran perbankan di dalam penyaluran kredit di sektor-sektor hulu serta infrastruktur yang memberikan efek ganda lebih tinggi bagi perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Ronald menambahkan penerapan prinsip pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya industri perbankan sudah dilindungi Undang-undang (UU) sehingga tidak ada alasan bagi industri perbankan perbankan tidak melaksanakannya.

"Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan, perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini," tutur dia.

Demi mendukung green banking ini Ronald menjelaskan BI dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyelenggarakan workshop dan training yang saat ini sudah memiliki 4 angkatan.

"Training ini diikuti oleh para pegawai dan pejabat bank agar dalam analisis resiko yang terkait lingkungan hidup lebih ditingkatkan," tegas dia.

BI meyakini kebijakan green banking dapat diimplementasikan secara efektif. Harapannya ini juga diperkuat dengan dukugan pemerintah dan kelembagaan dengan adanya kepastian dan aturan mengenai hukuman yang tegas terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup. (Yas/Nur)