Pelemahan Rupiah Perparah Harga Pangan

Indonesia for Global Justice(IGJ), lembaga pengkajian masalah liberalisasi perdagangan global, mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak berspekulasi dalam menyikapi pelemahan nilai rupiah mengingat ketergantungan impor produk pangan Indonesia masih cukup tinggi.
 
Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik mengungkapkan, pelemahan rupiah akan memperparah persoalan pangan bagi rakyat Indonesia.

"Hal ini dikarenakan ketergantungan pangan Indonesia terhadap produk impor masih tinggi yang didorong oleh liberalisasi perdagangan World Trade Centre (WTO) di sektor pertanian," tegas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Dari data IGJ tercatat hingga April 2013, impor pangan telah mencapai US$ 2,23 miliar. Disusul pelemahan mata uang rupiah hingga menembus Rp 11.008 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 20-22 Agustus lalu.

Riza mengatakan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan mendorong tingginya biaya impor dan berdampak pada naiknya harga pangan impor.
  
"Kasus kelangkaan dan naiknya harga beberapa komoditas pangan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan akan menjadi tragedi yang berkepanjangan," ujarnya.

Lebih jauh Riza menambahkan, nilai defisit perdagangan di sektor pertanian sudah sangat tinggi. Dia merinci, defisit perdagangan di sektor pertanian (pangan, hortikultura, dan peternakan) pada kuartal III 2012 sebesar US$ 6,54 miliar, setara dengan minus 11,42 juta ton.

"Masing-masing defisit di pangan sebesar 9,39 juta ton, hortikultura sebesar 1,32 juta ton, dan peternakan sebesar 699,9 ribu ton," sambung dia.
 
IGJ, Riza menegaskan, mendesak pemerintah agar meninggalkan impor sebagai solusi untuk menjawab persoalan pangan nasional dan menghentikan liberalisasi pertanian yang didorong oleh WTO secepatnya.

"Kedaulatan pangan harus segera direalisasikan melalui prioritas anggaran negara yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, khususnya kepada petani dan nelayan," tandas Riza. (Fik/Igw)