Perantau Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Irwan T Rusli mengkritisi peraturan di tanah air yang sangat berbelit-belit bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Padahal dia menilai, UKM merupakan penggerak roda perekonomian nasional.
"Mau dapat izin legalitas saja sangat susah di Indonesia. Kalau lihat negara berkembang dan maju, seperti Singapura, Hong Kong dan AS sangat muda. Buka izin usaha sehari saja selesai," tegas dia yang sekaligus Pendiri dan Presiden Princeton Institute of Technology di New Jersey, AS saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (26/8/2013).
Seabrek birokrasi yang menyulitkan, kata dia, membuat jumlah UKM masih sedikit bila dibanding AS. Irwan menyebut, dari data statistik AS menunjukkan setengah industri di negara Paman Sam itu adalah skala UKM.
"Menariknya lagi, pemerintah AS sangat membantu sektor UKM supaya berkembang, diantaranya kemudahan pemberian pinjaman modal, pendidikan serta pelatihan, bahkan diberikan proyek pemerintah," jelasnya.
Dia menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih memberi ruang dan kesempatan bagi UKM agar tumbuh dengan berbagai kemudahan maupun insentif.
"Dengan begitu, UKM mau mendaftar untuk naik kelas menjadi sektor formal, membayar pajak dan dari hasil pajak itu dikembalikan guna pengembangan UKM," paparnya.
Jika ada kepastian dari pemerintah, Irwan optimistis basis UKM di tanah air akan bertambah dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena menyerap banyak tenaga kerja.
"Kami diaspora juga bersedia membantu pemerintah. Bisa saja dengan menyumbangkan sebagian keuntungan kami untuk modal usaha saudara-saudara kami di Indonesia. Bisa juga kami ikut investasi di tanah air supaya dana tidak lari ke mana-mana, asal mudah perizinannya," pungkas Irwan.(Fik/Ndw)
"Mau dapat izin legalitas saja sangat susah di Indonesia. Kalau lihat negara berkembang dan maju, seperti Singapura, Hong Kong dan AS sangat muda. Buka izin usaha sehari saja selesai," tegas dia yang sekaligus Pendiri dan Presiden Princeton Institute of Technology di New Jersey, AS saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (26/8/2013).
Seabrek birokrasi yang menyulitkan, kata dia, membuat jumlah UKM masih sedikit bila dibanding AS. Irwan menyebut, dari data statistik AS menunjukkan setengah industri di negara Paman Sam itu adalah skala UKM.
"Menariknya lagi, pemerintah AS sangat membantu sektor UKM supaya berkembang, diantaranya kemudahan pemberian pinjaman modal, pendidikan serta pelatihan, bahkan diberikan proyek pemerintah," jelasnya.
Dia menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih memberi ruang dan kesempatan bagi UKM agar tumbuh dengan berbagai kemudahan maupun insentif.
"Dengan begitu, UKM mau mendaftar untuk naik kelas menjadi sektor formal, membayar pajak dan dari hasil pajak itu dikembalikan guna pengembangan UKM," paparnya.
Jika ada kepastian dari pemerintah, Irwan optimistis basis UKM di tanah air akan bertambah dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena menyerap banyak tenaga kerja.
"Kami diaspora juga bersedia membantu pemerintah. Bisa saja dengan menyumbangkan sebagian keuntungan kami untuk modal usaha saudara-saudara kami di Indonesia. Bisa juga kami ikut investasi di tanah air supaya dana tidak lari ke mana-mana, asal mudah perizinannya," pungkas Irwan.(Fik/Ndw)