Proyek infrastruktur biasanya kerap menjadi rebutan para investor, namun tidak dengan proyek jalan tol dan air minum yang dinilai sepi peminat lantaran persoalan harga.
Pengamat Ekonomi, Aviliani mengatakan, dua proyek tersebut tidak menarik bagi investor. Padahal pembangunan proyek jalan tol dan air minum sangat mendesak untuk digarap di Indonesia.
"Alasan mereka tidak tertarik dengan proyek jalan tol dan air minum karena harga atau tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi ketika DPR tidak setuju, maka harga tetap berlaku seperti itu," ujar dia pada acara FGD PT SMI (Persero), Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Seperti diketahui, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia sebagian besar mengalami kerugian akibat rendahnya penetapan tarif air minum. Pasalnya PDAM tersebut menerapkan tarif di bawah full cost recovery.
"Investor kalau mau menanamkan modalnya pada suatu proyek juga akan mempertimbangkan Internal Rate of Return (IRR)," ujar Aviliani.
Di samping itu, dia mencermati proyek lain menyangkut barang publik, yakni kelistrikan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menggambarkan persoalan listrik menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di setiap koridor.
"Mau bangun sesuatu di daerah tapi listrik tidak ada. Sedangkan utang PLN sudah cukup banyak sehingga mereka tidak bisa mengembangkan (listrik) lebih banyak, jadi harus ada bantuan dari pihak swasta," pungkas Aviliani. (Fik/Nur)
Pengamat Ekonomi, Aviliani mengatakan, dua proyek tersebut tidak menarik bagi investor. Padahal pembangunan proyek jalan tol dan air minum sangat mendesak untuk digarap di Indonesia.
"Alasan mereka tidak tertarik dengan proyek jalan tol dan air minum karena harga atau tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi ketika DPR tidak setuju, maka harga tetap berlaku seperti itu," ujar dia pada acara FGD PT SMI (Persero), Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Seperti diketahui, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia sebagian besar mengalami kerugian akibat rendahnya penetapan tarif air minum. Pasalnya PDAM tersebut menerapkan tarif di bawah full cost recovery.
"Investor kalau mau menanamkan modalnya pada suatu proyek juga akan mempertimbangkan Internal Rate of Return (IRR)," ujar Aviliani.
Di samping itu, dia mencermati proyek lain menyangkut barang publik, yakni kelistrikan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menggambarkan persoalan listrik menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di setiap koridor.
"Mau bangun sesuatu di daerah tapi listrik tidak ada. Sedangkan utang PLN sudah cukup banyak sehingga mereka tidak bisa mengembangkan (listrik) lebih banyak, jadi harus ada bantuan dari pihak swasta," pungkas Aviliani. (Fik/Nur)