Isu Suriah Kerek Minyak Dunia, RI Antisipasi Bengkaknya Subsidi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui pemerintah harus mengalokasikan anggaran subsidi lebih besar seiring makin meningkatnya kekhawatiran intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Pemerintah memastikan opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) takkan menjadi pilihan.

Sebagai informasi, wacana serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Suriah menjadi sentimen negatif bagi pelaku pasar. Isu tersebut langsung mengerek harga minyak dunia ke level US$ 108 per barel.

Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kenaikan harga minyak dunia memang akan mendorong harga BBM di dalam negeri ikut meningkat.

"Itu pasti, tapi kan solusinya kami tidak harus langsung menaikkan harga BBM," ujarnya saat ditemui usai Rakor Pangan (Beras) di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Dampak dari peningkatan harga BBM, sambung Bambang, pemerintah harus dapat menyediakan dana lebih besar. "Tapi nanti kami aturlah," katanya.

Pastinya, dia mengatakan, pemerintah akan menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3% atau sesuai ketentuan dalam APBN-P 2013 sebesar 2,38%.

"Pokoknya kami harus menjaga defisit. Tapi tidak ada batasan BBM subsidi bisa membengkak sampai berapa. Tugas akhir kami jaga defisit," tandas Bambang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi kenaikan harga minyak menyusul dukungan dari Partai Republik di AS untuk melakukan serangan militer ke Suriah.

"Yang penting konsisten penggunaan biodiesel, menaikkan produksi, intensif mencari ladang minyak baru, menekan konsumsi dan diversifikasi energi. Ini yang memang bisa kami lakukan," pungkasnya.(Fik/Shd)