Sukses

Barack Obama Langsung Respons Keluhan Negara Berkembang Soal QE

Rencana negara-negara berkembang untuk melakukan diskusi soal penarikan likuiditas langsung direspons Presiden Barack Obama.

Rencana negara-negara berkembang untuk melakukan diskusi soal penarikan likuiditas alias Quantitative Easing (QE) oleh The Fed langsung direspons Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, pembahasan mengenai tappering off QE dari Bank Sentral AS telah masuk dalam deklarasi dalam pertemuan antar negara-negara G20 di Rusia pekan lalu.

"Indonesia dikenal agak galak soal QE di media internasional. Tapi karena kita punya posisi jadi pembahasan (QE) lebih mudah masuk dalam deklarasi," ujar dia saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Lebih jauh dia menjelaskan, keluhan tersebut langsung mendapat respons dari Barack Obama dalam forum leaders meeting G20.

Pasalnya, Chatib bilang, sebuah kebijakan negara harus dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain, seperti Indonesia, China, India, Brazil dan lainnya.

"Respons dari Obama adalah dia menyadari setiap kebijakan mempunyai dampak sehingga perlu koordinasi dan konsultasi. Itulah yang dimau oleh negara berkembang (emerging market)," terang dia.

Meski begitu, dia menuturkan pernyataan Obama bahwa beliau tidak dapat mencampuri kebijakan The Fed di bawah kepemimpinan B.Bernanke yang bekerja secara independen.

"Namun Obama menghimbau kepada negara berkembang untuk menuntaskan permasalahan ekonominya masing-masing bukan hanya persoalan QE," paparnya.

Chatib mengakui, masalah Indonesia saat ini ada dua, yakni tappering off QE dan defisit neraca transaksi berjalan. Dan ternyata kondisi lebih buruk dialami India yang terbelit tiga persoalan, antara lain tappering off, defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal.

"Kami dan negara berkembang lain menginginkan supaya tappering off senilai US$ 85 miliar itu jelas mau ditarik kapan, sehingga kita bisa tahu capital outflow-nya berapa. Jadi kayak bayar utang, mau bayar berapa bulan segini. Kan jelas," tuturnya.

Kesepakatan ini, sambung Chatib akan kembali dibahas dengan beberapa negara di Washington, AS. (Fik/Nur)