Wapres: Reformasi Birokrasi Belum Dirasakan di KIB II

Wakil Presiden Boediono mengaku memperoleh amanat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengawal program reformasi birokrasi bagi instansi pusat maupun daerah. Namun, program jangka panjang itu diakui belum bisa dirasakan di era pemerintah kabinetnya dan baru terasa pada masa pemerintahan selanjutnya.

"Ini jadi pondasi sebelum hasil reformasi birokrasi dapat terasa oleh semua pihak," ujar Boediono saat Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013 di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Boediono mengakui, pemerintahan saat ini masih harus memperbaiki sistem rekrutmen seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), remunerasi (income) serta penyederhanaan perizinan dari instansi.

"Termasuk juga pengelolaan personalia, program promosi yang dilakukan K/L secara bersamaan," ucapnya.

Wapres menyadari, program reformasi birokrasi merupakan kegiatan jangka panjang yang hasilnya tidak dapat secara langsung terasa dalam jangka pendek.

Untuk itu, Boediono menyarankan, agar kementerian/lembaga terus memperbaiki sistem internal, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Harapannya sasaran yang ingin dicapai tidak lantas menukik.

"Saya akan memonitoring terus implementasi reformasi birokrasi, salah satunya dalam kepemimpinan jangan sampai ada aturan jelimet. Jadi pengelolaan manusia harus secara optimal," jelas dia.(Fik/Shd)