Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan ikut memburu kartel atau mafia yang selama ini memainkan harga untuk menekan angka inflasi di Jakarta.
Dia memastikan akan terus menekan angka inflasi bisa lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. "Kita memang ingin injak terus supaya inflasi ini semakin rendah terus, itu memang problemnya memang ada di lapangan," kata Jokowi, Jumat (13/9/2013).
Ia menduga, kenaikan harga bahan pokok selama ini disinyalir karena praktik kartel yang bermain di beberapa pasar induk, seperti di Pasar Induk Kramat Jati, dan Pasar Cipinang.
Padahal, kedua pasar itu, dapat dibilang sebagai acuan bagi para pedagang untuk menentukan harga pangan di Jakarta.
"Seperti di Cipinang dan Kramat Jati berhubungan dengan patokan dengan harga, manajemen distribusi, dan komunikasi, kita ingin melihat sebetulnya pemainnya, kartelnya itu siapa, mafianya siapa?," tegas Jokowi.
Jokowi pun menyatakan, pihaknya akan turun ke pasar-pasar tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara langsung melakukan inspeksi ke lapangan.
Ia mengaku dapat langsung mengambil keputusan terbaik. "Lapangannya itu harus benar-benar diketahui sehingga ditemukan suntikan apa yang harus kita berikan di sana, injakan apa yang diperlukan akan kelihatan," kata Jokowi.
Terkait dengan angka inflasi di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardodjo mengatakan, selama ini angka inflasi lebih rendah dari inflasi nasional. Namun dalam dua tahun terakhir, inflasi di Jakarta lebih tinggi dari nasional.
"Sebagai tim pengarah, kita melakukan evaluasi dan memberikan arahan untuk bisa ada pengendalian inflasi yang lebih baik lagi," kata Agus.
Menurut dia, jika inflasi Jakarta terkendali, secara otomatis berpengaruh pada tingkat nasional. Jakarta hingga kini masih menyumbang infalsi yang besarnya mencapai 22,5% dari inflasi nasional. Hal itu dikarenakan, banyak distribusi barang dari daerah masuk melalui Jakarta.
"Kerjasama antara Pemprov DKI dengan BI bisa menjaga, mengelola inflasi dan sama-sama membangun pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional. Karena pertumbuhan ekonomi nasional itu 18% disumbang Jakarta," tegas dia. (Luq/Nur/*)
Dia memastikan akan terus menekan angka inflasi bisa lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. "Kita memang ingin injak terus supaya inflasi ini semakin rendah terus, itu memang problemnya memang ada di lapangan," kata Jokowi, Jumat (13/9/2013).
Ia menduga, kenaikan harga bahan pokok selama ini disinyalir karena praktik kartel yang bermain di beberapa pasar induk, seperti di Pasar Induk Kramat Jati, dan Pasar Cipinang.
Padahal, kedua pasar itu, dapat dibilang sebagai acuan bagi para pedagang untuk menentukan harga pangan di Jakarta.
"Seperti di Cipinang dan Kramat Jati berhubungan dengan patokan dengan harga, manajemen distribusi, dan komunikasi, kita ingin melihat sebetulnya pemainnya, kartelnya itu siapa, mafianya siapa?," tegas Jokowi.
Jokowi pun menyatakan, pihaknya akan turun ke pasar-pasar tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara langsung melakukan inspeksi ke lapangan.
Ia mengaku dapat langsung mengambil keputusan terbaik. "Lapangannya itu harus benar-benar diketahui sehingga ditemukan suntikan apa yang harus kita berikan di sana, injakan apa yang diperlukan akan kelihatan," kata Jokowi.
Terkait dengan angka inflasi di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardodjo mengatakan, selama ini angka inflasi lebih rendah dari inflasi nasional. Namun dalam dua tahun terakhir, inflasi di Jakarta lebih tinggi dari nasional.
"Sebagai tim pengarah, kita melakukan evaluasi dan memberikan arahan untuk bisa ada pengendalian inflasi yang lebih baik lagi," kata Agus.
Menurut dia, jika inflasi Jakarta terkendali, secara otomatis berpengaruh pada tingkat nasional. Jakarta hingga kini masih menyumbang infalsi yang besarnya mencapai 22,5% dari inflasi nasional. Hal itu dikarenakan, banyak distribusi barang dari daerah masuk melalui Jakarta.
"Kerjasama antara Pemprov DKI dengan BI bisa menjaga, mengelola inflasi dan sama-sama membangun pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional. Karena pertumbuhan ekonomi nasional itu 18% disumbang Jakarta," tegas dia. (Luq/Nur/*)