Kapok Investasi Bodong, Kepala BKPM Harus Perketat Izin

DPR menilai penunjukkan Mahendra Siregar sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keputusan yang tepat. Namun anggota parlemen meminta supaya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu bisa memberantas investasi bodong di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar mengungkapkan Kepala BKPM baru harus rajin berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mendesain perizinan yang mudah bagi calon investor.

"Jangan sampai kasus investasi bodong terjadi lagi. Kepala BKPM harus mempertegas supaya izin yang dikeluarkan tidak disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Seperti diketahui kasus penipuan perusahaan investasi emas PT Gold Buillon Indonesia (GBI) dan PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah masuk ke dalam ranah BKPM, mengingat lembaga tersebut yang memberikan izin prinsip kepada kedua perusahaan.

Artinya, Harry bilang, Mahendra harus mampu memperketat pemberian izin usaha tanpa harus berlarut-larut. "BKPM harus menyaring perusahaan yang ingin investasi di Indonesia, tapi bukan berarti memperlama atau mempersulit proses tersebut," papar dia.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta mengatakan, keberadaan investasi bodong sangat meresahkan. "Perusahaan-perusahaan asing diizinkan masuk investasi di Indonesia tapi malah menipu. Uang nasabah dibawa kabur, dan BKPM yang mengeluarkan izinnya justru saling menyalahkan," keluh dia.

Lebih jauh Harry mengatakan, mantan Wakil Menteri Perdagangan itu juga mesti aktif melakukan promosi dan memetakan wilayah ataupun daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di tanah air.

Selama ini, Harry menyebut, investasi hanya terfokus di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, namun belum menyebar ke seluruh Indonesia.

"Contohnya saja daerah Batam, Bintan, Sabang, Pulau Bitung, Makassar dan sebagainya. Jadi beliau harus bisa menyeimbangkan investasi di daerah-daerah tersebut," ucapnya.

Tugas BKPM lain, kata dia, menekan investasi yang mengandalkan kebutuhan barang-barang impor. Maksudnya, harus mampu memilah investasi yang dapat menjaga arus perdagangan dan menyeleksi barang-barang impor supaya tidak sembarangan masuk ke negara ini. (Fik/Ndw)