Izin Usaha Dicabut Jika Pengusaha Impor Biodiesel dari Malaysia

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengancam mencabut izin pengusaha industri biosolar jika mengimpor biodiesel dari Malaysia.

Susilo mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan mandatory untuk meningkatkan penyerapan kandungan biodesel dari 7,5% menjadi 10 % untuk biosolar. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan empat kebijakan ekonomi.

"Ini langkah bukan main pentingnya untuk mendukung paket kebijakan presiden terkait penggunaan biodiesel. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) kita yang sangat besar," kata Susilo dalam workshop bioenergi, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Untuk itu, kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pemangku kepentingan, salah satunya adalah pengusaha biodiesel. Salah satu bukti kontribusi pengusaha yaitu dengan tidak menyerap biodiesel yang berasal dari impor. Pengusaha diwajibkan menyerap BBN yang berasal dari pasar domestik, jika pengusaha tetap menyerap BBN impor maka ada sanksi yaitu mencabut izin usahanya.

"Semua pelaku industri biosolar, tidak boleh beli dari Malaysia. Semua harus beli di dalam negeri, dicampur di dalam negeri. Kalau ada apa-apa, laporkan. Kita cabut izin usahanya," ungkapnya.

Susilo menuturkan, jika program ini terlaksana maka akan berdampak positif pada bangsa. Pasalnya banyak elemen yang diuntungkan seperti pertani dan negara, karena bisa menekan impor BBM.

"Kalau ini kita jalani dengan baik, efek gandanya bukan main. Petani dapat lebih. Paket 10% jadi, semuanya. Untuk transportasi segala macam, termasuk pembangkit listrik. Kita sudah minta PLN menyiapkan schedule mana saja yang butuh," jelas dia.(Pew/Ndw)