Usul Gaji PNS Dipotong 5% untuk Tabungan Perumahan Masih Buntu

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diprediksikan bakal selesai dalam waktu dekat. Hingga kini, perdebatan mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5% belum menemui titik terang.

"Kami dan DPR RI akan menyelesaikan antara DPR RI dalam rapat koordinasi nantinya," ujar Djan ketika ditemui di Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Dalam usul pembuatan Tapera, DPR menginginkan agar gaji setiap PNS dan non PNS dipotong hingga 5%. Dengan demikian, skema pembiayaan untuk Tapera dihasilkan dari dua sumber yaitu sebesar 2,5 didapatkan dari gaji PNS dan sisanya 2,5% dari pemberi kerja.

Jika pemberi kerja PNS memberikan bantuan biaya hingga 2,5%, pemerintah harus memberi tambahan anggaran di dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana tersebut sedang dibahas oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. Ini yang masih menjadi persoalan," tegasnya.

Selain besaran skema pembiayaan, DPR juga meminta pemerintah untuk menyiapkan dana sebesar Rp 12 triliun guna mendukung rencana Tapera. Dana sebesar Rp 2 triliun disiapkan sebagai modal kerja dan sisanya Rp 10 triliun dialokasikan untuk investasi membeli tanah hingga Tapera terselesaikan.

"Jadi mereka minta dana tambahan hingga Rp 12 triliun dalam memperlancar Tapera. Nanti akan ada rapat koordinasi Presiden yang dipimpin oleh Wakil Presiden, dalam membahas Tapera ini," jelasnya. (Dis/Shd)