Transaksi Non Tunai Bisa Kurangi Aksi-aksi Korupsi

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menyatakan penerapan transaksi non tunai bakal bisa mengurangi praktek korupsi, mengingat dengan sistem ini semua transaksi berlangsung transparan.

Hadi mengungkapkan, jika Kementerian Lembaga pemerintahan di negeri ini menerapkan transaksi non tunai maka akan ada kehati-hatian dalam menggunakan uang negara.

"Hati-hati sekali, mengurangi banyak sekali (Korupsi), orang hati-hati karena harus ada underline transaksinya," kata Hadi, di kantornya, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Menurut dia, transaksi non tunai akan membuat penggunaan anggaran transparan karena dari transaksi non tunai bisa mengetahui peruntukan anggaran tersebut. Sehingga bisa dipastikan tidak ada pemotongan anggaran yang dilakukan oknum yang nakal.

"Sulit (potong anggaran), kedua apakah betul uang itu. Inikan ketahuan apakah di-mark up atau tidak, karena ada underline transaksinya, jelas sekali siapa melakukan apa, jadi kejelasannya transaksinya," jelas Hadi.

Selain itu, menurut dia, dengan penerapan transaksi nontunai akan meringankan pekerjaan BPK dalam mengaudit keuangan Kementerian Lembaga.

"Transaksi tunai dilakukan antara perusahaan pemenang tender, BPK melacaknya susah sekali.  Sebelumnya ada nontunai dan tunai, tidak mudah memeriksanya, kan kasian pemeriksa saya," tandas dia. (Pew/Nur)