Jokowi-Boediono Bahas Kemudahan Bisnis RI

Indonesia masuk peringkat ke 128 dari 185 negara dengan tingkat kemudahan berbisnis di dunia versi Bank Dunia. Posisi RI tepat di bawah Ethiopia. Padahal 2 negara tetangga berada pada peringkat atas. Singapura di peringkat pertama, sementara Malaysia duduk di posisi 12.

Hal inilah yang menjadi pembahasan antara Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat bertemu muka dengan Wakil Presiden Boediono pada Kamis 17 Oktober lalu. Keduanya mendiskusikan seputar koodinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov  DKI terkait kemudahan berbisnis di tanah air.

"Terakhir kita bicarakan dengan Pak Wapres mengenai ease of green business in Indonesia," ujar Jokowi usai menghadiri acara cuci tangan pakai sabun sedunia di Plasa Barat Senayan Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Mantan walikota Solo itu menuturkan, pemerintah menginginkan perizinan usaha di Indonesia semakin mudah, baik bagi pengusaha lokal maupun luar negeri. Sebab, selama ini izin usaha, terutama bagi investor asing dinilai kerap terganjal birokrasi.

Maka itulah, wapres Boediono mengumpulkan semua kepala daerah, salah satunya Jokowi, guna menyukseskan tujuan Indonesia pada 2025 untuk mencapai perekonomian yang lebih maju. Yaitu dengan mempermudah perizinan usaha dan investasi di setiap daerah.

"Tentang kemudahan berbisnis di Indonesia. Masalah perizinan, infrastruktur, dan lain-lain," pungkas Jokowi.

Peringkat kemudahan berusaha dari Bank Dunia itu merupakan barometer guna menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menarik investor. Pemerintah berusaha meningkatkan peringkat RI untuk memberi garansi kepada para pengusaha agar mau berinvestasi di Indonesia.

Sementara Jokowi 18 Oktober lalu dibuat marah karena lambannya kerja Sudin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Walikota Jakarta Timur. Untuk pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diperlukan waktu berhari-hari. Padahal menurutnya, untuk proses itu bisa rampung hanya dalam 5 menit saja. (Ndy)