Dahlan Tak Mau Bangun Tol Atas Laut di Sumatera, Kenapa?

Kesuksesan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun jalan tol atas laut di Bali nampaknya tak memberikan dampak positif terhadap tren pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama pembangunan jalan.

Seperti kemungkinan BUMN kembali membangun jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Namun dalam hal ini pembangunan jalan tol Trans Sumatera tidak akan dibangun di atas laut, mengapa?

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan pembangunan tol Trans Sumatera itu memiliki tujuan juga untuk membangun kawasan ekonomi sehingga nantinya perkembangan ekonomi di wilayah ini akan lebih merata.

"Jalan itu dibangun untuk fungsinya pengembangan wilayah karena wilayah terpencil yang dilalui jalan jadi wilayah berkembang. Wilayah yang dilalui jalan tol, bisa berkembang. Sehingga untuk Sumatera, sebaiknya tidak di pinggir laut, karena fungsinya pengembangan wilayahnya harus lebih penting," ungkap Dahlan seperti ditulis Selasa (22/10/2013).

Membandingkan dengan pulau Jawa yang akan dibangun jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya, hal itu karena wilayah pulau Jawa sudah merupakan wilayah perkembangan ekonomi merata. "Kalau Jawa kan sudah berkembang, lahannya pun sulit lagi dapat tanahnya, jadi beda," tegas dia.

Alhasil, nampaknya warga Sumatera hanya mampu bermimpi untuk adanya jalan tol di atas laut. Sebagai alternatif nantinya warga Sumatra bisa menikmati pemandangan di sebuah jalan atas laut ketika sudah dibangun Jembatan Selat Sunda (JSS).

"Bukan sabar, ini soal esensi. Jalan ini kan fungsi utamanya untuk pengembangan wilayah, kalau jalan dibangun di atas laut, yang berkembang kan laut, orang tidak bisa membangun rumah di atas laut," papar mantan Direktur Utama PLN itu.

Mengenai Tol Trans Sumatra, BUMN dipercaya untuk membangun jalan tol yang awal pembangunannya terdapat di empat ruas, yatu Tol Medan-Binjai 16,8 km, Tol Pekanbaru-Dumai 135 km, Tol Palembang-Indralaya 22 km, dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar 150 km.

Namun sayangnya pengerjaan proyek ini sempat tertunda hingga saat ini mengingat masih menunggu persetujuan di Komisi VI DPR RI. (Yas/Nur)