Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berencana menggelar pertemuan dengan DPR terlebih dulu sebelum menerapkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 berisi pelarangan ekspor mineral mentah pada 2014.
Jero mengatakan, ada petimbangan agar UU yang melarang ekspor bahan mineral mentah pada tahun 2014 tetap dilaksanakan, salah satunya melihat situasi perekonomian dunia.
"Urusan UU minerba cara berfikir kita satu ada UU minerba yang harus dilaksanakan, ada situasi ekonomi dunia yang tidak dihindari. Kalau normal saja mungkin tidak melakukan sesatu perubahan," kata Jero di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Namun, sebelum hal tersebut ditetapkan, pemerintah harus melakukan perundingan dengan pihak terkait. Itu karena aturan ini dipastikan berpengaruh pada banyak pihak.
"Kita cari jalan terbaik untuk negerinya, harus rundingan dulu dengan DPR. Kita cari kalau dunia seperti ini kita nggak bisa sebelum 2014 banyak opsi yang kita jalankan," ungkap dia.
Menurut Jero, Jalan keluar tersebut harus tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun Jero tak mengungkapkan waktu pertemuan untuk mencari jalan keluar tersebut. "Secara peraturan tidak melanggar. Apapun bentuknya kita cari yang terbaik untuk negeri kita," pungkas dia. (Pew/Nur)
Jero mengatakan, ada petimbangan agar UU yang melarang ekspor bahan mineral mentah pada tahun 2014 tetap dilaksanakan, salah satunya melihat situasi perekonomian dunia.
"Urusan UU minerba cara berfikir kita satu ada UU minerba yang harus dilaksanakan, ada situasi ekonomi dunia yang tidak dihindari. Kalau normal saja mungkin tidak melakukan sesatu perubahan," kata Jero di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Namun, sebelum hal tersebut ditetapkan, pemerintah harus melakukan perundingan dengan pihak terkait. Itu karena aturan ini dipastikan berpengaruh pada banyak pihak.
"Kita cari jalan terbaik untuk negerinya, harus rundingan dulu dengan DPR. Kita cari kalau dunia seperti ini kita nggak bisa sebelum 2014 banyak opsi yang kita jalankan," ungkap dia.
Menurut Jero, Jalan keluar tersebut harus tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Namun Jero tak mengungkapkan waktu pertemuan untuk mencari jalan keluar tersebut. "Secara peraturan tidak melanggar. Apapun bentuknya kita cari yang terbaik untuk negeri kita," pungkas dia. (Pew/Nur)