Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua pada Oktober ini. Pengusaha mengaku mendukung baik paket paket kebijakan ekonomi tersebut, terutama sebagai langkah merangkul pelaku usaha dalam negeri menjalani bisnis, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM0.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi tetap meminta kebijakan itu terus diawasi sehingga pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai target pemerintah. Pasalnya, pemerintah selama ini gagal terus dalam merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan.
"Banyak kebijakan-kebijakan lama yang gagal terus diungkit kembali oleh pemerintah. Selama ini paket-paket kebijakan dari pemerintah banyak yang nggak jalan, dari birokrasi yang sedikit rumit," ujar dia ketika berbicang dengan Liputan6.com, Sabtu (26/10/2013).
Selain itu, menurut Sofjan, paket kebijakan ekonomi kedua ini harus dengan gencar disosialisasikan ke daerah-daerah, agar masyarakat mengerti apa keinginan dari kebijakan pemerintah ini.
Selama ini paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai bagus. Namun hasil dari pelaksanaannya tidak bagus hasilnya.
Dia pun meminta harus ada tindakan tegas pemerintah, jika ada yang tidak menjalankan paket kebijakan ini diberikan sanksi. Ini agar paket kebijakan ini tidak hanya berupa himbauan saja.
"Jalankan pengawasan yang ketat, kalau nggak ada yang menjalankan himbauan tersebut, kasih sanksi yang tegas. Jangan cuma anggap himbauan ini hanya angin lalu saja. Untuk itu semua Kementerian/Lembaga, Dirjen Pajak dan pelaku kepentingan harus kerja keras dalam merealisasikan rencana ini kedepan," tegas Sofjan.
Dia mengharapkan, agar kebijakan ekonomi paket kedua ini bisa berjalan lancar. Namun, sedikit ragu jika melihat jejak rekam pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Apalagi tahun mendatang merupakan tahun pemilu untuk partai politik, jadi agak ragu bisa terealisasikan.
"Saya berharap paket kebijakan ini bisa berjalan, agar bisa memberi kemudahan untuk masyarakat banyak, namun saya agak ragu jika kebijakan ini tidak berjalan, melihat kejadian-kejadian sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasti tidak berjalan kebijakan tersebut, sehingga sia-sia saja paket kebijakan tersebut," tegas Sofjan.
Seperti diketahui, setelah menunggu cukup lama, akhirnya pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi kedua yang dinilai lebih merangkul para pelaku usaha dalam negeri menjalani bisnisnya, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Wakil Presiden Boediono mengatakan, Paket Kebijakan Meningkatkan Kemudahan Berusaha akan mulai diimplementasikan paling lambat Februari 2014.
Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memulai kegiatan usaha dengan proses lebih cepat dan mudah.
"Saya minta para Menteri, Kepala Lembaga maupun instansi pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan komitmen untuk mendukung paket tersebut," kata dia dalam keterangan resminya. (Dis/Nur)
Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi tetap meminta kebijakan itu terus diawasi sehingga pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai target pemerintah. Pasalnya, pemerintah selama ini gagal terus dalam merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan.
"Banyak kebijakan-kebijakan lama yang gagal terus diungkit kembali oleh pemerintah. Selama ini paket-paket kebijakan dari pemerintah banyak yang nggak jalan, dari birokrasi yang sedikit rumit," ujar dia ketika berbicang dengan Liputan6.com, Sabtu (26/10/2013).
Selain itu, menurut Sofjan, paket kebijakan ekonomi kedua ini harus dengan gencar disosialisasikan ke daerah-daerah, agar masyarakat mengerti apa keinginan dari kebijakan pemerintah ini.
Selama ini paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai bagus. Namun hasil dari pelaksanaannya tidak bagus hasilnya.
Dia pun meminta harus ada tindakan tegas pemerintah, jika ada yang tidak menjalankan paket kebijakan ini diberikan sanksi. Ini agar paket kebijakan ini tidak hanya berupa himbauan saja.
"Jalankan pengawasan yang ketat, kalau nggak ada yang menjalankan himbauan tersebut, kasih sanksi yang tegas. Jangan cuma anggap himbauan ini hanya angin lalu saja. Untuk itu semua Kementerian/Lembaga, Dirjen Pajak dan pelaku kepentingan harus kerja keras dalam merealisasikan rencana ini kedepan," tegas Sofjan.
Dia mengharapkan, agar kebijakan ekonomi paket kedua ini bisa berjalan lancar. Namun, sedikit ragu jika melihat jejak rekam pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Apalagi tahun mendatang merupakan tahun pemilu untuk partai politik, jadi agak ragu bisa terealisasikan.
"Saya berharap paket kebijakan ini bisa berjalan, agar bisa memberi kemudahan untuk masyarakat banyak, namun saya agak ragu jika kebijakan ini tidak berjalan, melihat kejadian-kejadian sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasti tidak berjalan kebijakan tersebut, sehingga sia-sia saja paket kebijakan tersebut," tegas Sofjan.
Seperti diketahui, setelah menunggu cukup lama, akhirnya pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi kedua yang dinilai lebih merangkul para pelaku usaha dalam negeri menjalani bisnisnya, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Wakil Presiden Boediono mengatakan, Paket Kebijakan Meningkatkan Kemudahan Berusaha akan mulai diimplementasikan paling lambat Februari 2014.
Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memulai kegiatan usaha dengan proses lebih cepat dan mudah.
"Saya minta para Menteri, Kepala Lembaga maupun instansi pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan komitmen untuk mendukung paket tersebut," kata dia dalam keterangan resminya. (Dis/Nur)