Menteri Boleh Pakai First Class Asal Pakai Duit Sendiri

Defisit transaksi berjalan anggaran pemerintah seperti menjadi beban bagi pemerintah sehingga sempat menggoyahkan pasar keuangan Indonesia. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini diharapkan bisa menyentuh hati para pejabat negara untuk mengurangi belanja pegawai pada tahun depan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pihaknya berkomitmen memangkas anggaran perjalanan dinas pada 2014 menjadi Rp 32 triliun, meski masih naik sebesar Rp 8 triliun. Pagu anggaran ini telah disahkan oleh parlemen dalam Rapat Paripurna pada pekan lalu.

"Kami akan turunkan anggaran perjalanan dinas, consinering, dan honor tim yang berlaku pada tahun depan secara signifikan. Tapi angkanya belum bisa kami sebutkan," ungkap dia saat keterangan pers Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2014 di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

Pemangkasan tersebut akan menekan anggaran belanja pegawai pada tahun depan yang dipatok dalam APBN 2014 sebesar Rp 264 triliun. Postur belanja pegaia pemerintah sendiri tercatat mengalami kenaikan Rp 31 triliun dari Rp 233 triliun dalam APBN-Perubahan 2013.

"Memang tidak secara signifikan akan menurunkan belanja pegawai. Ini jadi efisiensi sebagai sebuah sinyal pemerintah untuk serius meng-address defisit anggaran. Jadi pemerintah dilarang gunakan first class, tapi kalau pakai duit sendiri bisa saja," terang Chatib.

Lebih jauh dia berharap, para pejabat negara supaya memiliki sense of urgency dan sense of crisis atau peka terhadap tingkat kepentingan dan krisis untuk menghemat anggaran.

""Masih dipikirkan kalau semua anggaran perjalanan dinas Kementerian/Lembaga (K/L) dipotong, misalnya Kementerian Luar Negeri, mereka jadi tidak bisa menjalankan fungsinya," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, pihaknya akan kembali mengkaji ulang penghematan apa saja yang bisa dilakukan pada tahun depan.

"Apakah self blocking atau apapun. Kalau ada (penghematan), kami akan konsolidasikan dengan pemerintah dan bisa diajukan dalam APBN-P 2014 tanpa perlu mengganggu kinerja K/L," pungkas dia.(Fik/Shd)