Pemerintah dan DPR Tuntaskan Akuisisi Inalum Hari Ini

Proses pengambilalihan saham 58,88% PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang akan segera berakhir.

Kini, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan untuk memfinalisasi persetujuan harga Inalum sebesar US$ 558 juta.

Komisi XI DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja pembahasan akuisisi Inalum pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan dari lobi-lobi pemerintah dan DPR sebelumnya yang belum mencapai kuorum.

Rapat tersebut untuk memutuskan besaran harga akuisisi Inalum yang telah disepakati pemerintah dan pihak Jepang senilai US$ 558 juta. Padahal sebelumnya keduanya ngotot untuk bertahan pada nilai buku masing-masing.

Dalam rapat ini, hadir Menteri Keuangan Chatib Basri, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, Kepala BPKP Mardiasmo, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rencananya dihadiri oleh Dahlan Iskan.

Chatib mengatakan, pihaknya siap menuntaskan proses akuisisi Inalum hari ini. Sekadar informasi, master agreement kontrak Inalum antara Indonesia dan Jepang akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Sehingga per 1 November, Inalum bakal jatuh ke pangkuan Indonesia.

"Iya hari ini saya mau rapat di DPR. Nanti saja ya," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR memutuskan untuk memberikan Inalum kepada BUMN paska akuisisi.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengaku bakal segera melakukan penyelamatan kas Inalum ke rekening perbankan pelat merah di Indonesia. Ini dilakukan sebagai langkah awal paska pengambilalihan mayoritas saham Inalum dari Jepang.

"Penyelamatan pertama, mengalirkan kas perusahaan. Ini penting yang selama ini ditaruh di bank Jepang sekitar Rp 2,5 triliun, nanti akan ditempatkan di bank BUMN tanah air. Tanggal 1 November sudah ditaruh dan jadi uang kas perusahaan," ujarnya.

Sebenarnya, Dahlan bercerita, pemerintah telah berjuang supaya dana kas internal Inalum mulai dialirkan ke Indonesia sejak awal tahun ini.

"Tapi pihak Jepang waktu itu tidak setuju karena saat itu pemegang saham terbesar adalah Jepang, sehingga kita tidak bisa apa-apa," keluh dia.

Sedangkan langkah selanjutnya, terang Dahlan, menyangkut bahan baku. Dia mengimbau, agar jangan sampai Indonesia kehilangan bahan baku karena ada peralihan ke negara ini.

"Dengan itu, kami setujui beberapa waktu lalu agar direksi memperpanjang kontrak pembelian bahan baku hingga dua tahun ke depan. Khawatir pasar yang dikirim ke Jepang sangat besar, sehingga kami minta dicari pembeli dalam negeri," cetus dia.

Saat ini, dia bilang, pembeli bahan baku sudah sekitar 70% berasal dari dalam negeri dan akhir tahun ini, kontraknya bisa mencapai 100%. Karena banyak industri dalam negeri membutuhkan produksi aluminium. (Fik/Nur)