Daerah Boleh Ikut Miliki Inalum, Dahlan: Tapi Jangan Memaksa!

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) mulai 1 November 2013 secara resmi 100% menjadi milik Indonesia. Nantinya, Inalum akan bernaung dibawahi pengelolaan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski begitu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku akan menyertakan Pemerintah Daerah dalam kepemilikannya. Namun dia meminta Kepala Daerah tidak terlalu memaksakan berapa besaran porsi yang akan diambil untuk pemerintah daerah.

"Daerah sudah pasti akan dapat, silahkan maunya berapa sesuai dengan kemampuan daerah, dibicarakan. Kita nggak ingin justru membebani daerah, soalnya uangnya besar," ungkap Dahlan saat ditemui usai menggelar Rapat Pimpinan Kementrian BUMN di Kantor Pusat Perikanan Nusantara, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dahlan menambahkan pemerintah daerah untuk tetap berkonsentrasi terhadap pembangunan daerah sesuai apa yang sudah direncanakan, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan nantinya akan maksimal digunakan dan efisien.

"Pokoknya jangna sampai mengganggu pembangunan daerah, nanti jangan dana anggaran untuk pembangunan daerah terserap ke itu semua," papar mantan Dirut PLN itu.

Sesuai dengan keputusan Komisi VI DPR RI, dalam pengambil alihan Inalum dari Jepang ini, Pemerintah Daerah hanya mampu memiliki andil paling banyak sebesar 30% saham yang selebihnya akan menjadi milik pemerintah pusat. (Yas/Nur)