Suksesnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam mentransformasikan tanah milik pemerintah daerah untuk dijadikan tempat tinggal berupa rusunawa untuk warga Jakarta mendapat apresiasi oleh beberapa kalangan atau lebih sering disebut bank tanah.
Direktur Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda merupakan salah satu orang yang paling mengapresiasi hal itu. Bahkan Ali menilai apa yang dilakukan Jokowi dinilai perlu ditiru pemerintah.
"Ada bank tanah seperti Jokowi. Seharusnya Kemenpera, Kemendagri, sama BPN seperti itu. Buat kota baru, tata ruang baru dengan bank tanah," ungkapnya dalam acara seminar 'Strategi Pembiayaan Otomotif dan Perumahan Di Era Bunga Tinggi' di Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Apa yang disarankan ke Pemerintah tersebut harus segera disetujui oleh Presiden SBY dengan memerintahkan aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) disisihkan untuk dibangun rusunawa atau perumahan rakyat.
"Mestinya Pak SBY buat bank tanah, mintain saja BUMN 5% lahannya jadi bank tanah, itu tinggal kebijakan presiden saja," tegas Ali.
Ali menambahkan, semakin banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal kurang bisa diimbangi oleh program-program Kementrian Perumahan Rakyat. Bahkan dia menilai kinerja Kemenpera masih banyak disibukkan dengan program-program pameran saja.
Lebih lanjut menurut Ali, program Kemenpera mengenai 1.000 tower dianggapnya kurang jelas dan masih kurang memenuhi sasaran.
Selain itu, dia berharap untuk pengerjaan rusunawa lebih baik tidak diserahkan ke pihak swasta karena nantinya pembangunan hanya bermotif bisnis bukan demi mensejahterakan rakyat.
"Kemenpera apartemen 1.000 tower tidak jelas. Apartemen menengah ke bawah jangan diserahin ke swasta. Swasta itu motifnya bisnis," kata Ali. (Yas/Ahm)
Direktur Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda merupakan salah satu orang yang paling mengapresiasi hal itu. Bahkan Ali menilai apa yang dilakukan Jokowi dinilai perlu ditiru pemerintah.
"Ada bank tanah seperti Jokowi. Seharusnya Kemenpera, Kemendagri, sama BPN seperti itu. Buat kota baru, tata ruang baru dengan bank tanah," ungkapnya dalam acara seminar 'Strategi Pembiayaan Otomotif dan Perumahan Di Era Bunga Tinggi' di Thamrin Nine, Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Apa yang disarankan ke Pemerintah tersebut harus segera disetujui oleh Presiden SBY dengan memerintahkan aset yang dimiliki Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) disisihkan untuk dibangun rusunawa atau perumahan rakyat.
"Mestinya Pak SBY buat bank tanah, mintain saja BUMN 5% lahannya jadi bank tanah, itu tinggal kebijakan presiden saja," tegas Ali.
Ali menambahkan, semakin banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal kurang bisa diimbangi oleh program-program Kementrian Perumahan Rakyat. Bahkan dia menilai kinerja Kemenpera masih banyak disibukkan dengan program-program pameran saja.
Lebih lanjut menurut Ali, program Kemenpera mengenai 1.000 tower dianggapnya kurang jelas dan masih kurang memenuhi sasaran.
Selain itu, dia berharap untuk pengerjaan rusunawa lebih baik tidak diserahkan ke pihak swasta karena nantinya pembangunan hanya bermotif bisnis bukan demi mensejahterakan rakyat.
"Kemenpera apartemen 1.000 tower tidak jelas. Apartemen menengah ke bawah jangan diserahin ke swasta. Swasta itu motifnya bisnis," kata Ali. (Yas/Ahm)