Tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin tidak berharga di luar negeri, termasuk yang bekerja di Malaysia. Padahal pekerja asal Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan para pekerja negeri Jiran tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menuturkan, pemerintah perlu mempersiapkan tenaga kerja di bidang konstruksi yang semakin profesional dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
"Juga harus ada kesetaraan sertifikat antara insinyur Malaysia dan Indonesia. Jangan sampai kita terlambat, mereka bisa bermain di sini tapi kita tidak bisa main di sana (Malaysia)," ungkap dia saat ditemui di JCC, Rabu (13/11/2013).
Djoko mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Malaysia untuk menjalin kerja sama menyangkut penyetaraan TKI di negara tersebut.
"Banyak TKI kita kerja di sana tapi karena tidak ada sertifikat, mereka tidak menerima gaji yang sesuai dengan harapan. Padahal tukang batu dan tukang kayu Indonesia pintar-pintar," tuturnya tanpa menyebut upah TKI di Malaysia.
Diakui dia, pemerintah Indonesia memerlukan kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN supaya bisa menyetarakan posisi masing-masing melalui sertifikat resmi.
"Harus ada kerja sama dengan pemerintah luar negeri supaya tenaga kerja yang bekerja di masing-masing negara bisa digaji sama jika punya sertifikat. Bulan lalu sudah kita bicarakan dengan pemerintah Malaysia dan kami akan melakukan tanda tangan kerja sama itu di Kuala Lumpur Desember ini," jelasnya.
Djoko berharap, posisi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia saat ini yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Insinyur kawasan ASEAN dapat membuat kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia, termasuk urusan upah insinyur. (Fik/Ndw)
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menuturkan, pemerintah perlu mempersiapkan tenaga kerja di bidang konstruksi yang semakin profesional dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
"Juga harus ada kesetaraan sertifikat antara insinyur Malaysia dan Indonesia. Jangan sampai kita terlambat, mereka bisa bermain di sini tapi kita tidak bisa main di sana (Malaysia)," ungkap dia saat ditemui di JCC, Rabu (13/11/2013).
Djoko mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Malaysia untuk menjalin kerja sama menyangkut penyetaraan TKI di negara tersebut.
"Banyak TKI kita kerja di sana tapi karena tidak ada sertifikat, mereka tidak menerima gaji yang sesuai dengan harapan. Padahal tukang batu dan tukang kayu Indonesia pintar-pintar," tuturnya tanpa menyebut upah TKI di Malaysia.
Diakui dia, pemerintah Indonesia memerlukan kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN supaya bisa menyetarakan posisi masing-masing melalui sertifikat resmi.
"Harus ada kerja sama dengan pemerintah luar negeri supaya tenaga kerja yang bekerja di masing-masing negara bisa digaji sama jika punya sertifikat. Bulan lalu sudah kita bicarakan dengan pemerintah Malaysia dan kami akan melakukan tanda tangan kerja sama itu di Kuala Lumpur Desember ini," jelasnya.
Djoko berharap, posisi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia saat ini yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Insinyur kawasan ASEAN dapat membuat kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia, termasuk urusan upah insinyur. (Fik/Ndw)