Perpres Tertahan, Seluruh Gubernur di Sumatera Kirim Surat ke SBY

Setelah PT Hutama Karya (Persero) mengeluhkan lambannya penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) penugasan pembangunan tol Trans Sumatera, kini giliran pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera merilis payung hukum tersebut.

Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, proses rencana penggarapan tiga ruas tol Trans Sumatera, yakni Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi-Dumai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Misalnya trase Medan-Binjai telah selesai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Pemerintah juga sudah menganggarkan Rp 2 triliun untuk merealisasikan pembangunan ruas tol Trans Sumatera. Apalagi ruas ini sudah mendapat dukungan dari perjanjian kerja sama antara Hutama Karya dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sehingga tak ada kendala dalam membebaskan lahan," jelasnya di Jakarta, Rabu (13/11/2013) malam.

Progres pesat ini, kata Riadil, hendaknya dibarengi dengan penerbitan Perpres penugasan kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merealisasikan pembangunan jalan bebas hambatan itu.

Pemprov Sumut, lanjutnya, beserta seluruh Gubernur se-Sumatera bakal menggelar rapat besar di Bangka Belitung pada awal pekan depan untuk membuat kesepakatan bersama supaya ruas Medan-Binjai dapat dibangun pada tahun ini.

"Kami akan kirimkan surat langsung kepada Presiden supaya cepat memberikan penugasan kepada BUMN melalui penerbitan Perpres. Diharapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, ruas tol Trans Sumatera ini bisa dikerjakan tahun ini," terang dia.

Sementara ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, menurut Riadil sudah dalam konstruksi.  Pembebasan lahan pun telah berjalan 72,41% atau 320,92 hektare (ha) dari PT PN III dan IV serta pihak swasta. Ruas ini membentang sepanjang 70 kilometer (km) dengan investasi sekitar Rp 4,5 triliun.  

"Bulan depan akan ditenderkan karena sudah ada empat konsorsium, misalnya Hutama Karya bergabung dengan Jasa Marga. Pembebasan lahan juga dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN 2010-2013 dan dijadikan sunk cost serta dikembalikan dalam bentuk investasi," tuturnya.

Dia menambahkan, pembebasan lahan untuk ruas tol lain, Tebing Tinggi-Dumai sedang dalam proses. Diharapkan desain dari jalur tersebut bakal rampung pada 2014. Namun Riadil belum dapat menyebut nilai investasi untuk pembangunan ruas tersebut karena masih dalam tahap kajian.
 
"Terpenting asal ada komitmen dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Karena proyek ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumut dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditargetkan 7% atau senilai Rp 350 triliun," tandas Riadil.