Sukses

Pemerintah Tawarkan Jaminan Pembiayaan KRL Manggarai-Bandara

Jaminan pembiayaan ditawarkan oleh pemerintah untuk membangun sarana transportasi massal kereta dari Manggarai ke Bandara Soekarno Hatta.

Untuk mengefisiensikan akses transportasi warga Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta (Soetta), pemerintah telah tawarkan jaminan pembiayaan untuk membangun sarana transportasi massal kereta listrik dari Manggarai  ke Bandara Soekarno Hatta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Leon Muhamad mengatakan, proyek ini masuk dalam kategori Prospective dalam pembiayaan skema Public Private Patnerships (PPP) pada 2013 dengan nilai investasi sebesar US$ 2,57 miliar.

"Ada beberapa kegiatan PPP berkaitan dengan kebandaraan, kita sangat mendukung tahun ini pembangunan kereta api bandara Soekarno Hatta - Manggarai," kata Leon, saat peluncuran buku  PPP Project Plant 2013, di Jakarta Covention Center (JCC), Jakarta Jumat (15/11/2013).

Seperti yang dikutip dalam buku PPP Project Plan 2013 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas ), panjang lintas kereta tersebut 33,86 kilometer dan membutuhkan listrik 25 kilovolt.

Di kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Direktorat Jenderal Pengelolahan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, saat ini pemerintah menawarkan proyek tersebut kepada calon investor.

"Ini kan baru di launching daftar nih, ditawarkan, swasta ada yang tertarik tidak, baru berproses, baru meluncur, ini  proyek yang available untuk PPP," ujar Robert.

Robert menambahkan, tujuan skema PPP adalah untuk menolong pihak swasta yang ingin melakukan pinjaman bank untuk berinvestasi pada proyek pemerintah. Pasalnya, selama ini pihak swasta sulit mendapat pinjaman dari bank.

"Tapi tujuan utama PPP adalah memproses dukungan lebih cepat. Tahu kan PPP ini kan kalau swasta sendiri tidak  layak.Tidak terlalu menguntungkan, sehingga untuk memperoleh kredit dari bank itu sulit, ditambah dukungan guarantee dari pemerintah menjadi dapat kredit. Itulah tujuannya PPP unit ini make sure bahwa evaluasi, kemudian keputusan rekomendasi dari pemerintah," jelas Robert. (Pew/Ahm)